Pintasan.co, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sekitar 10 ribu puskesmas di Indonesia belum pernah direnovasi sejak era Presiden Soeharto. Pemerintah pun berkomitmen memperbaiki fasilitas kesehatan tersebut menggunakan dana hasil sitaan negara dari penertiban dan penegakan hukum.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan senilai Rp10,2 triliun di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Menurut Prabowo, informasi mengenai kondisi ribuan puskesmas tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin setelah pemerintah melakukan kunjungan ke sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan. Kita punya 10 ribu puskesmas dan sejak zamannya Pak Harto, sekitar 30 tahun, belum pernah diperbaiki,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah memperkirakan biaya renovasi satu puskesmas mencapai sekitar Rp2 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk memperbaiki seluruh puskesmas tersebut diperkirakan mencapai Rp20 triliun.
Prabowo menyebut dana hasil sitaan negara yang diterima saat ini dapat langsung dimanfaatkan untuk memperbaiki sekitar 5 ribu puskesmas. Ia juga optimistis tambahan dana hasil penertiban kawasan hutan dan temuan transaksi mencurigakan dapat mempercepat perbaikan fasilitas publik.
“Hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas. Kalau bulan depan benar masuk Rp10 triliun lagi ditambah Rp39 triliun dari PPATK, berarti semua puskesmas bisa kita perbaiki dengan mudah,” katanya.
Tak hanya puskesmas, pemerintah juga akan memprioritaskan perbaikan sekolah-sekolah rusak di berbagai daerah. Prabowo mengatakan pemerintah telah memperbaiki 17 ribu sekolah pada tahun lalu dan menargetkan perbaikan 70 ribu sekolah pada tahun ini.
“Tahun depan kita perbaiki 100 ribu sekolah lagi, lalu tahun berikutnya kita lanjutkan sampai semua sekolah dan madrasah selesai diperbaiki,” tegasnya.
Prabowo menilai dana hasil sitaan negara harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan nasional. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti bahwa negara hadir untuk menyelamatkan aset publik agar tidak hilang akibat praktik korupsi dan kejahatan ekonomi.
