Pintasan.co Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah besar kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat ekonomi nasional, dan memastikan kekayaan Indonesia benar-benar dinikmati masyarakat luas.
Prabowo menyampaikan, Indonesia saat ini menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian akibat perang dan konflik di sejumlah kawasan dunia.
“APBN adalah alat perjuangan negara untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Soroti Kekayaan Alam dan Kebocoran Devisa
Dalam pidatonya, Prabowo kembali menegaskan pentingnya implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar sumber daya alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia menyoroti besarnya kekayaan sumber daya alam Indonesia, mulai dari sawit, batu bara, nikel, tembaga hingga logam tanah jarang. Namun, menurutnya, kekayaan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan negara.
Prabowo menyebut rasio penerimaan negara Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di kisaran 11–12 persen, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Meksiko, India, Filipina, hingga Kamboja.
Ia juga mengungkap adanya kebocoran kekayaan nasional melalui praktik under invoicing, transfer pricing, penyelundupan, hingga pelarian devisa hasil ekspor yang diperkirakan mencapai US$150 miliar per tahun.
“Kekayaan alam kita besar, tetapi penerimaan negara kita masih terlalu rendah. Ini harus menjadi introspeksi nasional,” katanya.
Ekspor SDA Akan Diawasi Ketat
Sebagai langkah pembenahan, pemerintah akan menerapkan aturan baru tata kelola ekspor sumber daya alam strategis melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal.
Komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy nantinya diwajibkan diekspor melalui BUMN Ekspor untuk memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan penerimaan negara.
Kebijakan itu juga diarahkan untuk memberantas praktik manipulasi nilai ekspor dan memastikan devisa hasil ekspor benar-benar masuk ke dalam negeri.
“Hasil ekspor kita tidak boleh hanya besar di atas kertas, tetapi harus kembali dan berputar di dalam negeri,” tegasnya.
Dorong Industrialisasi dan Mobil Nasional
Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah mempercepat hilirisasi dan industrialisasi nasional agar Indonesia tidak terus menjadi pasar bagi negara lain.
Ia menargetkan Indonesia mampu memproduksi kendaraan, televisi, komputer hingga telepon genggam sendiri melalui penguatan industri berbasis sumber daya alam domestik.
“Nikel, bauksit, batu bara dan komoditas lainnya harus diolah di dalam negeri agar memberi nilai tambah lebih besar,” ujarnya.
Menurut Prabowo, hilirisasi akan memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Program MBG dan Swasembada Pangan
Dalam sektor pangan, Prabowo menyebut pemerintah terus memperkuat program swasembada pangan dan memperbesar cadangan beras nasional yang kini mencapai 5,3 juta ton.
Pemerintah juga telah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen agar petani mendapatkan akses pupuk yang lebih mudah.
Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah menjangkau 62,4 juta penerima setiap hari, termasuk balita, ibu hamil, ibu menyusui hingga lansia.
Prabowo mengakui pelaksanaan MBG masih memiliki kekurangan, namun pemerintah telah menutup sekitar 3.000 dapur bermasalah untuk memperbaiki tata kelola program.
Reformasi Bea Cukai dan Birokrasi
Di hadapan anggota DPR, Prabowo turut menyoroti lambannya birokrasi dan persoalan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Ia meminta reformasi birokrasi dilakukan secara serius agar pelayanan publik tidak menghambat investasi dan kegiatan usaha.
“Kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu memperbaiki kinerja, segera diganti,” kata Prabowo.
Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh pejabat negara untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang demi menciptakan pemerintahan yang profesional dan bersih.
Perkuat Demokrasi dan Ruang Kritik
Di akhir pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan kritik dan pengawasan, termasuk dari partai politik yang berada di luar pemerintahan.
Ia menilai kritik merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi dan memperbaiki jalannya pemerintahan.
“Setiap pemimpin harus siap dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi,” ujar Prabowo.
