Pintasan.co, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku terpukul setelah menerima data yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia justru meningkat dalam beberapa tahun terakhir, meski ekonomi nasional tumbuh sekitar 5 persen per tahun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), saat memaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2027.
Menurut Prabowo, jika pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen berlangsung selama tujuh tahun terakhir, maka secara teoritis perekonomian Indonesia seharusnya bertambah sekitar 35 persen. Namun, ia menilai hasil tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat luas.
“Harusnya kita tambah kaya 35 persen. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan rakyat kita, ini mungkin menyakitkan bagi kita,” ujar Prabowo.
Ia mengaku terkejut dan merasa sangat terpukul ketika pertama kali menerima laporan mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat setelah dilantik menjadi Presiden.
“Saya merasa setelah saya terima data-data ini, berapa minggu setelah saya jadi Presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya,” katanya.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut jumlah penduduk miskin meningkat dari 46,1 persen pada 2017 menjadi 49,5 persen pada 2024. Di sisi lain, jumlah masyarakat kelas menengah justru mengalami penurunan dari 22,1 persen menjadi 17,4 persen.
Kondisi tersebut, menurut Prabowo, menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab secara ilmiah dan objektif oleh seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, DPR, akademisi, hingga para pakar ekonomi.
“Bagaimana mungkin ekonomi tumbuh 35 persen, tapi kelas menengah turun menjadi kelas miskin? Jawabannya harus ilmiah, matematis,” tegasnya.
Prabowo menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam arah sistem ekonomi nasional yang selama ini dijalankan.
“Menurut saya jawabannya adalah kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajectory yang tidak tepat,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah menegaskan akan mendorong kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada pemerataan kesejahteraan rakyat dan pengurangan ketimpangan sosial.
Prabowo mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu, sementara masyarakat bawah tertinggal. Ia menekankan pentingnya mempersempit jarak antara kelompok kaya dan miskin.
“Jarak yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” kata Prabowo.
Dalam target pembangunan 2027, pemerintah menargetkan rasio gini berada di kisaran 0,362 hingga 0,367, lebih baik dibanding target sebelumnya sebesar 0,377 hingga 0,380.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun ke kisaran 6,0 hingga 6,5 persen, serta tingkat pengangguran terbuka ditekan pada level 4,30 hingga 4,87 persen.
Prabowo menegaskan arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan akan difokuskan pada penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam agar hasil pembangunan lebih merata dirasakan masyarakat.
