Pintasan.co, Jakarta – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan tidak akan mengusik proyek hasil tender yang dimenangkan pihak-pihak yang terafiliasi dengan PDIP selama prosesnya berjalan benar dan adil.
Menurut Guntur Romli, sikap Prabowo menunjukkan komitmen untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik partisan.
“Kami mengapresiasi kejujuran dan keteladanan Pak Prabowo yang kini menerapkan prinsip yang sama: tidak melihat latar belakang politik, tapi melihat apakah prosesnya benar dan adil. Itu menunjukkan semangat kebangsaan yang luhur, di atas kepentingan partisan,” ujar Guntur Romli, Rabu (20/5/2026).
Ia juga menghormati sikap Prabowo yang tetap menghargai posisi PDIP sebagai satu-satunya partai politik di luar pemerintahan.
Menurutnya, keputusan PDIP berada di luar koalisi bukan karena menolak semangat gotong royong, melainkan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbang dalam demokrasi.
“PDI Perjuangan memang berkorban dengan tetap konsisten di luar koalisi pemerintahan. Bukan karena tidak mau gotong royong, tapi karena kami ingin menjalankan peran konstitusional sebagai penyeimbang,” ujarnya.
“PDI Perjuangan akan terus menjalankan peran itu dengan penuh tanggung jawab demi rakyat dan bangsa,” sambungnya.
Sebelumnya, dalam pidato penutupan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI, Prabowo menyinggung posisi PDIP sebagai satu-satunya partai di luar pemerintahan.
Dengan nada bercanda, Prabowo mengaku sebenarnya ingin seluruh partai politik bergabung dalam koalisi pemerintahannya. Namun, ia menyadari demokrasi tetap membutuhkan oposisi sebagai mekanisme checks and balances.
“Saya paham dan mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu, sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih ke PDIP,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menegaskan dirinya tidak akan membedakan latar belakang politik dalam pelaksanaan proyek pemerintah selama proses tender dilakukan secara profesional dan sesuai aturan.
