Pintasan.co, Surabaya – Langkah Universitas Brawijaya (UB) yang menyiapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai living laboratory mendapat apresiasi dari kalangan peneliti kebijakan publik. Pendekatan tersebut dinilai dapat memperkuat evaluasi program secara objektif sekaligus meningkatkan akuntabilitas kebijakan berbasis data dan riset.
Peneliti Sygma Research and Consulting (SRC), Nasir Fakhrudin, menilai keterlibatan perguruan tinggi dalam program strategis nasional seperti MBG menjadi penting agar pelaksanaannya tidak hanya berjalan sebagai agenda administratif pemerintah, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran dan evaluasi yang berkelanjutan.
“Di tengah pro dan kontra yang berkembang, langkah UB patut diapresiasi. Kampus mengambil posisi bukan sekadar mendukung atau menolak, tetapi menghadirkan ruang akademik untuk menguji, mengevaluasi, dan memperbaiki tata kelola program secara objektif,” ujar Nasir dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).
Menurutnya, konsep living laboratory memungkinkan program MBG dikaji secara menyeluruh dari berbagai aspek, mulai dari kualitas distribusi, standar gizi, dampak terhadap ekonomi lokal, hingga efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan publik dapat terus disempurnakan berdasarkan temuan empiris di lapangan, bukan semata-mata didasarkan pada persepsi atau perdebatan politik.
Nasir menjelaskan, MBG merupakan program yang memiliki dampak lintas sektor, mencakup bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, hingga ketahanan pangan daerah. Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi diperlukan untuk memastikan program berjalan secara transparan, akuntabel, dan memiliki dampak sosial yang terukur.
“Dalam kebijakan publik yang besar dan sensitif seperti MBG, negara membutuhkan evidence-based policy. Kampus hadir sebagai penguji sekaligus mitra kritis pemerintah. Dengan begitu, program menjadi lebih adaptif terhadap berbagai persoalan di lapangan,” katanya.
Ia menambahkan, langkah Universitas Brawijaya berpotensi menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain di Indonesia untuk lebih aktif berkontribusi dalam penguatan kebijakan nasional melalui riset dan inovasi.
Menurut Nasir, perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi pengamat kebijakan, tetapi perlu mengambil peran lebih besar dalam menghasilkan rekomendasi berbasis kajian ilmiah yang dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas program-program strategis.
Sebelumnya, Universitas Brawijaya menyampaikan tengah menyiapkan skema MBG sebagai living laboratory melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu. Model tersebut dirancang agar program dapat diuji, dipantau, dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pendekatan akademik.
SRC menilai, di tengah dinamika perdebatan publik mengenai MBG, pendekatan living laboratory dapat menjadi jembatan antara kebutuhan percepatan pelaksanaan program pemerintah dan pentingnya pengawasan independen berbasis ilmu pengetahuan.
“Pada akhirnya masyarakat membutuhkan program yang efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Kehadiran kampus sebagai living laboratory membuka ruang evaluasi yang lebih luas sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan di mata publik,” tutup Nasir.
