Pintasan.co, Yogyakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap secara terbuka pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi apabila memang memiliki informasi dan bukti mengenai hal tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat ditemui di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (25/6/2026), sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden Prabowo yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membayar demonstran.
“Semestinya Pak Prabowo ungkapkan saja siapa yang dibayar dan siapa yang membayar,” kata Mahfud.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, apabila terdapat tudingan bahwa demonstrasi digerakkan oleh pihak tertentu dengan imbalan uang, maka informasi tersebut sebaiknya disampaikan secara terbuka agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Mahfud menilai kritik yang disampaikan mahasiswa selama ini umumnya disertai penjelasan mengenai kebijakan atau persoalan yang dipersoalkan. Karena itu, tuduhan mengenai adanya pendanaan demonstrasi juga perlu disertai identitas pihak yang dimaksud beserta bukti pendukungnya.
“Kalau hanya bilang mahasiswa dibayar, terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita? Kalau mahasiswa mengkritik pemerintah, mereka menyebut kebijakan maupun persoalannya secara jelas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga menanggapi pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) yang mengaku menerima dana sebesar Rp20 juta terkait aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.
Menurut Mahfud, praktik semacam itu bukan hal baru dalam dinamika gerakan mahasiswa di Indonesia. Namun, ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam aksi yang didorong oleh imbalan tertentu tetap merupakan sesuatu yang patut disesalkan.
“Ya sangat menyedihkan kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu. Meskipun sejak dulu selalu ada kelompok-kelompok kecil yang berada di luar arus utama gerakan mahasiswa,” katanya.
Mahfud kemudian mengenang pengalamannya semasa menjadi aktivis mahasiswa. Ia mengaku pernah mengetahui adanya mahasiswa yang menjalankan peran ganda sebagai aktivis sekaligus informan pada masa pemerintahan Orde Baru.
Menurutnya, fenomena tersebut bukan merupakan representasi dari keseluruhan gerakan mahasiswa, melainkan hanya melibatkan sebagian kecil kelompok.
Ia pun mengingatkan agar mahasiswa tidak mudah terpecah oleh berbagai kepentingan politik dan tetap menjaga independensi dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
“Sebaiknya mahasiswa jangan mau dipecah-pecah. Tetaplah memperjuangkan aspirasi secara objektif bahwa memang ada berbagai hal yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), menyatakan dirinya mengetahui pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi.
“Hati-hati, saya kasih peringatan. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo,” kata Prabowo.
Dalam pidatonya, Presiden juga menyinggung adanya peserta demonstrasi yang mengaku menerima uang untuk mengikuti aksi. Namun, Prabowo tidak menyebutkan identitas pihak yang dimaksud maupun memberikan rincian lebih lanjut mengenai pernyataannya tersebut.
Pernyataan Presiden tersebut kemudian memunculkan berbagai tanggapan dari sejumlah kalangan, termasuk Mahfud MD, yang meminta agar apabila memang terdapat informasi mengenai dugaan pendanaan demonstrasi, hal tersebut dapat disampaikan secara terbuka melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
