Pintasan.co, Malili – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur mencatat capaian positif dari sektor ekonomi non-tambang pada Triwulan I 2026. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah akibat melemahnya produksi pertambangan bijih logam, sektor-sektor di luar pertambangan justru menunjukkan kinerja yang mengesankan.
Kepala BPS Luwu Timur, Abdullah Pannu, mengungkapkan bahwa jika kontribusi sektor pertambangan dikeluarkan dari perhitungan, ekonomi non-tambang Luwu Timur mampu tumbuh sebesar 13,87 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y).
Menurutnya, capaian tersebut menjadi pertumbuhan ekonomi non-tambang tertinggi yang berhasil dicatat Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun terakhir.
“Jika kita mengeluarkan pengaruh atau kontribusi dari sektor pertambangan, ekonomi Luwu Timur sebenarnya mampu tumbuh sebesar 13,87 persen secara tahunan. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi non-tambang tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ujar Abdullah.
Pertanian Jadi Penopang Utama
Abdullah menjelaskan, pertumbuhan ekonomi non-tambang tersebut ditopang oleh sejumlah sektor strategis yang menunjukkan kinerja positif sepanjang Triwulan I 2026.
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi mencapai 24,35 persen. Sektor ini kembali menegaskan perannya sebagai fondasi utama perekonomian daerah.
Selain itu, sektor Konstruksi berkontribusi sebesar 14,85 persen, disusul Administrasi Pemerintahan 3,98 persen, Perdagangan 3,95 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 3,91 persen.
“Pertanian tetap menjadi sektor yang paling kuat menopang perekonomian masyarakat hingga ke tingkat desa,” kata Abdullah.
Administrasi Pemerintahan dan Konstruksi Melonjak
Secara triwulanan (quarter-to-quarter/q-to-q), sejumlah sektor mencatat pertumbuhan signifikan.
Sektor Administrasi Pemerintahan menjadi yang tertinggi dengan pertumbuhan mencapai 44,17 persen. Kinerja tersebut diikuti sektor Konstruksi yang tumbuh 30,29 persen, Transportasi dan Pergudangan 21,49 persen, Real Estate 15,60 persen, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,68 persen.
BPS menilai lonjakan tersebut menunjukkan semakin kuatnya aktivitas ekonomi di luar sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Didorong Investasi dan Belanja Pemerintah
Abdullah menyebut pertumbuhan sektor non-tambang didorong oleh berbagai faktor, termasuk pembangunan fasilitas perusahaan, kawasan industri, infrastruktur pendukung investasi, serta pembangunan kawasan perumahan.
Selain itu, meningkatnya belanja pemerintah daerah dan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) turut memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.
“Meningkatnya mobilitas penduduk serta aktifnya kegiatan perdagangan, jasa, transportasi, akomodasi, hingga penyediaan makan minum turut memperkuat performa ekonomi non-tambang kita,” jelasnya.
Dari sisi kontribusi pertumbuhan triwulanan, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi motor utama dengan andil sebesar 1,78 persen. Sektor Administrasi Pemerintahan menyumbang 1,29 persen, sementara sektor Real Estate memberikan tambahan kontribusi sebesar 0,11 persen.
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Kebijakan
Di tengah perubahan struktur ekonomi daerah tersebut, BPS menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang akurat dan komprehensif bagi pemerintah daerah.
Abdullah menegaskan data hasil sensus nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.
“Data yang berkualitas, bermakna, dan berdampak ini nantinya akan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, mengakselerasi program prioritas seperti PANDU JUARA, serta mencapai target indikator makro daerah,” tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, dukungan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil perekonomian daerah, khususnya dalam mengawal momentum pertumbuhan sektor non-tambang yang saat ini tengah menunjukkan tren positif.
“Keberhasilan sensus ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan agar data yang dihasilkan valid dan mampu menjadi dasar pembangunan yang lebih baik di masa mendatang,” pungkas Abdullah.
