Pintasan.co, Jakarta – Ketua Umum Indonesia Visioner, Mochammad Thoha, secara tegas mendukung langkah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dalam menolak penggunaan fasilitas avtur Pertamina oleh pihak asing maupun swasta.
Menurut Thoha, ini bukan hanya soal bisnis, tapi menyangkut kedaulatan energi nasional yang harus dijaga.
“Ini bukan sekadar urusan keuntungan, tetapi lebih kepada menjaga kemandirian energi kita. Pihak asing yang menggunakan sarana Pertamina dapat mengancam kemampuan bangsa kita dalam mengelola sumber daya energi secara mandiri,” tegas Thoha dalam pernyataannya, Senin (7/10/2024).
Thoha menekankan bahwa FSPPB tidak sepenuhnya menolak kehadiran pihak swasta atau asing dalam bisnis avtur. Namun, ia menuntut adanya persaingan yang adil.
“Jika ingin bersaing, lakukan dengan fair. Jangan hanya memilih bandara besar, mereka juga harus bersedia melayani bandara kecil dan terpencil di seluruh Indonesia,” ujarnya.
FSPPB sebelumnya membantah tuduhan monopoli yang diarahkan kepada Pertamina. Presiden FSPPB, Arie Gumilar, menilai tuduhan itu tidak sesuai dengan kenyataan.
“Kami terbuka untuk bersaing, tapi persaingan haruslah adil, tanpa intervensi dari pejabat negara yang bertujuan menekan kami,” kata Arie.
Thoha juga menyoroti bahwa keberadaan swasta atau asing yang hanya beroperasi di bandara besar, seperti Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, menunjukkan adanya ketimpangan dalam persaingan.
“Ini tidak sehat. Kalau mereka ingin bersaing, mereka juga harus melayani di bandara kecil,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan bahwa kedaulatan energi adalah isu strategis yang tak bisa diremehkan. Menurut Thoha, keterlibatan asing dalam penggunaan infrastruktur avtur dapat menggerus kemandirian nasional.
“Akses asing terhadap fasilitas Pertamina bisa merugikan perusahaan negara yang berperan vital dalam penyediaan energi untuk rakyat Indonesia,” lanjutnya.
Thoha menegaskan bahwa persaingan dalam pasar energi boleh saja terjadi, tapi harus berjalan secara adil.
“Persaingan penting, tapi jangan sampai kepentingan nasional kita dikorbankan. Kepentingan bangsa harus selalu diutamakan,” jelasnya.
Dalam pandangannya, intervensi regulasi yang menekan Pertamina, misalnya melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), bisa menciptakan ketidakadilan di pasar.
“Semua pelaku usaha, baik BUMN maupun swasta, harus diperlakukan sama, terutama bila menyangkut perusahaan asing,” tambah Thoha.
Di akhir pernyataannya, Thoha menegaskan bahwa Indonesia Visioner akan terus mendukung FSPPB dalam memperjuangkan kedaulatan energi nasional.
“Apa yang dilakukan FSPPB sudah tepat, karena sumber daya energi kita harus tetap berada di tangan bangsa sendiri. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal kepentingan strategis yang harus kita pertahankan bersama,” tutupnya.
