Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah kembali menyoroti kesejahteraan guru dengan menjanjikan kenaikan gaji pada 2025.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan penghasilan guru ASN dan non-ASN dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
“Kesejahteraan guru adalah prioritas kami. Guru ASN akan menerima tambahan sebesar satu kali gaji pokok, sedangkan tunjangan profesi guru non-ASN akan dinaikkan menjadi Rp2 juta,” ungkap Prabowo.
Anggaran yang disiapkan untuk mendukung kebijakan ini mencapai Rp81,6 triliun, meningkat Rp16,7 triliun dari tahun sebelumnya.
Pemerintah juga berencana melaksanakan Program Profesi Guru (PPG) bagi lebih dari 800 ribu guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan.
Namun, kebijakan ini menuai respons beragam. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mempertanyakan kejelasan dan dampak kebijakan tersebut.
“Guru ASN dengan sertifikasi pendidik sudah menerima tunjangan satu kali gaji pokok sejak 2008. Jika anggaran tidak mencukupi, bagaimana janji ini dapat direalisasikan?” ujar Sekjen FSGI Heru Purnomo, Senin (2/12/2024).
Heru menambahkan, anggaran yang tersedia tidak cukup untuk menutup kebutuhan seluruh guru di Indonesia, yang jumlahnya mencapai lebih dari 3 juta orang.
Kenaikan tunjangan bagi guru non-ASN dinilai sebagai langkah positif, tetapi belum menyelesaikan akar persoalan kesejahteraan guru honorer.
Data menunjukkan 74% guru honorer berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, dan banyak yang harus mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup.
“Guru honorer yang gajinya di bawah Rp500 ribu itu mestinya diprioritaskan. Kita harus memastikan mereka memiliki kehidupan yang layak,” kata Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik langkah ini, meski ia menegaskan pentingnya keberlanjutan kebijakan.
“Kenaikan ini diharapkan dapat memotivasi guru, terutama honorer, yang masih berjuang mencukupi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini terealisasi tanpa hambatan,” ujar Puan.
Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai kenaikan gaji guru akan berdampak pada stabilitas anggaran.
“Tambahan Rp16,7 triliun mungkin terlihat kecil, tetapi dalam kondisi fiskal yang belum pulih, ini menjadi tantangan besar. Kreativitas dalam mendorong penerimaan negara sangat diperlukan,” jelasnya.
