Pintasan.co – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial kepada ratusan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) baru pada triwulan kedua tahun 2026.
Penambahan penerima bantuan tersebut merupakan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN yang terus diperbarui pemerintah.
Dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Sabtu, Mensos menyebutkan bahwa program bantuan kini semakin tepat sasaran karena didukung integrasi data nasional yang diperbarui secara berkala bersama pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik.
“Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470.000 KPM baru yang mendapatkan bantuan, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama,” ujar Saifullah Yusuf.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam memperkuat akurasi data masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah kini mengandalkan jaringan operator desa yang terhubung langsung dengan sistem nasional untuk mempercepat proses pembaruan data sosial masyarakat.
“Alhamdulillah, sekarang kita telah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa, yang mana melalui aplikasi SIK-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) ini sudah terhubung dengan Dinsos kabupaten/kota, Dinsos provinsi, dengan Kementerian Sosial, dan dengan DTSEN yang dikelola langsung oleh BPS,” kata Mensos Saifullah Yusuf.
Ia menjelaskan, keberadaan operator desa memungkinkan pemerintah memantau kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat secara lebih cepat dan akurat. Sistem tersebut juga mempermudah masyarakat ketika membutuhkan aktivasi maupun pembaruan data bantuan sosial.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa angka kemiskinan nasional per September 2025 berada di level 8,25 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,78 persen.
“Hingga triwulan kedua 2026, jumlah penduduk yang teregistrasi dalam DTSEN yang telah direkonsiliasi dengan data Dukcapil tercatat sebanyak 289 juta orang,” kata Amalia.
Pemerintah berharap pembaruan DTSEN dan penguatan sistem digital kesejahteraan sosial dapat meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
