Pintasan.co, Jakarta – Menjelang akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan warisan yang signifikan dalam bidang pembangunan infrastruktur dan transformasi digital di Indonesia.
Selama satu dekade kepemimpinannya, Jokowi berkomitmen untuk memanfaatkan transformasi digital sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang melambat dan penuh ketidakpastian. Ia menekankan bahwa pemanfaatan ekonomi digital harus dilakukan secara inklusif dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen.
Presiden Jokowi memproyeksikan potensi besar ekonomi digital Indonesia, yang diperkirakan akan tumbuh empat kali lipat pada tahun 2030. Hal ini sejalan dengan bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun yang sama, di mana 68 persen penduduk Indonesia berada dalam usia produktif.
Dengan populasi aktif generasi Y, Z, dan Alpha, serta jumlah ponsel aktif di Indonesia yang mencapai 354 juta unit melebihi jumlah penduduk yang sekitar 280 juta jiwa transformasi digital menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Memperkuat pernyataan Jokowi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melaporkan bahwa enam program strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital telah diselesaikan pada 2023 dan 2024.
Salah satu capaian besar adalah migrasi siaran televisi analog ke digital (Analog Switch Off/ASO) yang mendistribusikan set top box (STB) kepada lebih dari 1,3 juta rumah tangga miskin. Selain itu, pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk layanan 4G telah selesai di 6.672 lokasi, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Program Palapa Ring sebagai jaringan tulang punggung internet nasional juga telah beroperasi penuh, dengan pemanfaatan di 57 kabupaten/kota yang mencapai 57 persen, serta layanan operasional Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Palapa Ring sebesar 100 persen.
Ekosistem digital Indonesia juga diperkuat dengan Pusat Pengujian Perangkat Berstandar Internasional (Indonesian Digital Test House/IDTH) dan pengelolaan spektrum frekuensi radio sebesar 1.720 MHz. Tak ketinggalan, pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang dan Batam telah dimulai, sebagai langkah penting dalam konsolidasi data nasional. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dan produktivitas masyarakat yang semakin digital.
Menurut survei terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI Kemenkominfo), sebanyak 82,6 persen penduduk daerah 3T telah terhubung dengan internet pada tahun ini. Artinya, sekitar 8,1 juta dari total 9,8 juta penduduk di wilayah 3T telah memiliki akses internet.
Pengoperasian Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1) pada akhir 2023 juga menjadi bagian penting dari upaya memperluas akses internet di seluruh pelosok negeri.Sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi, digitalisasi pemerintahan pun terus diupayakan. Pemerintah membangun infrastruktur pendukung untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kemenkominfo bertanggung jawab atas pengelolaan Pusat Data Nasional, jaringan intrapemerintah, dan sistem penghubung layanan antar lembaga untuk memastikan integrasi dan interoperabilitas.”Kami fokus memperkuat dan membangun ekosistem digital supaya bisa bergerak maju, karena digitalisasi adalah kuncinya,” ujar Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun masa depan digital Indonesia.
Dengan berbagai pencapaian tersebut, Jokowi meninggalkan landasan kuat bagi Indonesia untuk terus tumbuh dan bersaing di era digital.
