Pintasan.co, Jakarta – Wacana keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode kembali menjadi sorotan publik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang disebut meminta agar pemerintahan Prabowo-Gibran dikawal hingga dua periode.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pandangan tersebut merupakan hal yang wajar. Ia mengatakan, alasan yang disampaikan Jokowi berkaitan dengan kebutuhan akan kesinambungan program dan stabilitas pemerintahan.
“Wajar Pak Jokowi minta dua periode. Alasannya masuk akal, agar ada kelanjutan. Dan dalam pikiran Pak Jokowi, dua periode agar stabil,” kata Mardani kepada wartawan, dikutip Senin (22/6/2026).
Meski demikian, PKS menegaskan bahwa keputusan terkait keberlanjutan pemerintahan tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang mandat utama pemerintahan saat ini.
Menurut Mardani, termasuk soal konfigurasi kepemimpinan pada periode berikutnya juga merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
“PKS melihat bahwa apakah akan berlanjut dua periode sangat tergantung Pak Prabowo. Presidennya Pak Prabowo. Beliau punya hak untuk memilih siapa yang akan dampingi pada periode berikutnya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyebut bahwa Jokowi menitipkan pesan agar kader PSI mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode dalam sebuah pertemuan di Solo.
Dalam kesempatan itu, Jokowi disebut juga menekankan pentingnya menjaga soliditas internal serta mendukung jalannya pemerintahan yang sedang berjalan.
“Beliau terus menitip pesan untuk menjaga keharmonisan internal dan mendukung pasangan Pak Prabowo-Gibran,” kata Bestari.
Munculnya pernyataan tersebut memicu beragam respons politik di ruang publik menjelang tahun-tahun awal pemerintahan berjalan. Namun PKS memilih menempatkan isu tersebut dalam kerangka stabilitas dan kewenangan konstitusional presiden.
Dengan demikian, PKS menilai arah politik ke depan tetap sangat ditentukan oleh Presiden Prabowo, sementara fokus utama saat ini seharusnya diarahkan pada keberhasilan program pemerintahan yang sedang berjalan.
