Pintasan.co, Jakarta – Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menggodok rencana besar untuk mereformasi mekanisme pemberian subsidi energi, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa bantuan dari pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Subsidi yang selama ini diberikan secara tidak langsung kepada produsen energi, seperti produsen BBM, listrik, dan gas, akan diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menyebutkan bahwa pemberian subsidi dalam bentuk komoditas seperti BBM selama ini dinilai kurang efektif. Menurutnya, subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki daya beli lebih tinggi, sementara masyarakat miskin yang sebenarnya menjadi target justru tidak mendapatkan manfaat signifikan. “Orang-orang miskin tidak mendapat keuntungan dari subsidi BBM, karena mereka tidak memiliki kendaraan bermotor. Jadi, siapa sebenarnya yang menikmati subsidi ini?” ujar Burhanuddin.
Burhanuddin juga menambahkan bahwa perubahan mekanisme ini bertujuan untuk memperbaiki distribusi bantuan sosial dengan data yang lebih akurat, sehingga subsidi energi bisa langsung diberikan dalam bentuk transfer tunai kepada keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan. “Kita ingin dengan data yang lebih baik, masyarakat miskin bisa diberi bantuan langsung tunai, bukan melalui komoditas, melainkan diberikan kepada keluarga yang berhak,” ungkapnya.
Mekanisme subsidi yang berlaku saat ini, di mana subsidi BBM, listrik, maupun gas dibayarkan langsung kepada produsen, dinilai tidak tepat sasaran. Sebaliknya, bantuan tunai langsung dianggap lebih sesuai karena dapat digunakan oleh masyarakat miskin untuk kebutuhan sehari-hari. Burhanuddin menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi yang kurang produktif, dan mengalihkannya ke sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kita kurangi subsidi, tapi kita alihkan ke hal-hal yang lebih produktif, sehingga kita bisa leverage pertumbuhan melalui pengurangan subsidi ini,” ujarnya.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) 2020-2024, Satya Widya Yudha. Ia menilai bahwa langkah ini merupakan solusi tepat dalam menghadapi tantangan penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Satya menekankan perlunya revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang saat ini mengatur distribusi subsidi BBM. Menurutnya, dengan penyaluran subsidi langsung ke masyarakat, masalah distribusi terbuka atau tertutup yang selama ini menjadi perdebatan tidak lagi relevan. “Jika subsidi diberikan langsung kepada masyarakat, kita tidak perlu lagi bicara soal distribusi terbuka atau tertutup. Ini akan lebih fokus pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Satya juga menjelaskan bahwa pemberian subsidi langsung ini akan menjaga daya beli masyarakat dan membantu mengendalikan inflasi. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait perubahan kebijakan ini agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. “Saya yakin pemerintah akan segera menemukan solusi terkait implementasi kebijakan ini, terutama terkait sosialisasi kepada masyarakat. Kita harus memastikan bahwa perubahan ini tidak merugikan masyarakat,” ujar Satya.
Dengan langkah ini, pemerintahan Prabowo berupaya memastikan bahwa subsidi benar-benar digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Rencana reformasi subsidi BBM ini diharapkan mampu memberikan dampak positif, terutama bagi masyarakat yang selama ini belum merasakan manfaat dari program subsidi energi pemerintah.
