Pintasan.co, Jakarta – Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengalami transformasi besar dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sejak 2015 hingga 2023. Total anggaran yang digelontorkan untuk bansos mencapai Rp3.319,2 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19.
Pada tahun 2020, ketika pandemi menghantam dunia, pemerintah Indonesia merespons cepat dengan meningkatkan alokasi bansos hingga Rp498 triliun. Langkah ini tidak hanya menjadi jawaban atas krisis kesehatan, tetapi juga sebagai upaya mempertahankan daya beli masyarakat yang terdampak.
Sejak awal kepemimpinannya, Jokowi telah memperkenalkan berbagai program bantuan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antara program-program kunci adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Program KKS berhasil menjangkau 9,8 juta keluarga, atau sekitar 98% dari target, sementara KIS memberikan akses kesehatan kepada lebih dari 92 juta warga. Program KIP juga tak kalah penting, memberikan bantuan pendidikan kepada 13,2 juta siswa dari keluarga tidak mampu, membantu mereka mengakses pendidikan yang layak.
Sejak 2020 hingga 2023, pemerintah semakin memperluas cakupan bansos dengan menghadirkan berbagai program tambahan untuk merespons situasi ekonomi global dan nasional. Beberapa di antaranya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU), BLT Minyak Goreng, BLT BBM, BLT El Nino, BLT UMKM, hingga Bansos Beras dan Subsidi Listrik.
Pemerintah juga memperhatikan kelompok masyarakat yang lebih spesifik seperti pedagang kecil, melalui program BLT Pedagang Kaki Lima dan Subsidi LPG.Selain memperkuat sektor ekonomi, sektor kesehatan dan pendidikan mendapat perhatian besar.
Anggaran untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) mencapai Rp361 triliun, memastikan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapat layanan kesehatan. Kartu Indonesia Pintar (KIP) mengalokasikan Rp113 triliun untuk lebih dari 20 juta siswa, memastikan akses pendidikan yang lebih merata.
Tak hanya itu, Program Keluarga Harapan (PKH) juga memainkan peran signifikan dalam membantu sekitar 10 juta keluarga setiap tahunnya, dengan anggaran sebesar Rp225 triliun. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga yang paling rentan dari segi ekonomi, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan jangka panjang.
Pemerintah juga menyadari pentingnya penguatan keterampilan tenaga kerja, terutama di era globalisasi. Program Pra Kerja yang diluncurkan dengan anggaran Rp60,3 triliun dirancang untuk melatih 18,8 juta pekerja selama lima tahun ke depan, memastikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah.
Dengan berbagai program bansos yang komprehensif, pemerintahan Presiden Jokowi berhasil membangun fondasi yang kuat dalam menciptakan jaring pengaman sosial. Program-program ini tidak hanya membantu masyarakat di masa sulit, tetapi juga memperkuat kesejahteraan jangka panjang, mencakup bidang ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan.
Transformasi bantuan sosial ini menjadi salah satu bukti nyata dari upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
