Pintasan.co, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan memprioritaskan pendekatan mediasi dan keadilan restoratif dalam menangani permasalahan kedisiplinan di sektor pendidikan yang berpotensi mengarah ke ranah hukum.
Kebijakan ini dipaparkan oleh Listyo Sigit usai menerima kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 12 November 2024.
Menurut Kapolri, pendekatan restoratif ini sangat penting dalam menciptakan ruang interaksi yang sehat di antara murid, guru, dan orang tua, yang menjadi bagian vital dari pengembangan generasi muda Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Oleh karena itu, di dalamnya tentunya ada interaksi antara murid, guru, orang tua yang tentunya harus kita jaga dengan memberikan ruang yang lebih besar manakala terjadi permasalahan-permasalahan untuk bisa dilakukan hal-hal yang bersifat restoratif atau mediasi,” kata Listyo dalam konferensi pers.
Hal ini menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung terciptanya suasana pendidikan yang aman, di mana permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
Pada audiensi tersebut, Kapolri dan Mendikdasmen juga membahas ancaman terhadap generasi muda, seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian online, serta kenakalan remaja termasuk tawuran.
“Kita bersama-sama sepakat untuk melakukan kerja sama sehingga generasi muda kita betul-betul bisa kita persiapkan dengan baik dan beliau memberikan peran dan kerja sama terhadap Polri untuk bisa ikut di dalam pembinaan terkait dengan masalah-masalah yang berdampak terhadap Kamtibmas,” ujarnya.
Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat peran Polri dalam upaya pembinaan moral dan kedisiplinan generasi muda.
Selain itu, isu pendidikan di Papua juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Kapolri menekankan bahwa Polri memiliki program “Polisi Pi Ajar” yang bertujuan membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Papua.
Dengan adanya program ini, peran anggota Bhabinkamtibmas sebagai pendidik semakin ditingkatkan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan.
“Beliau (Mendikdasmen) juga memberikan ruang untuk skill kita bisa ditingkatkan. Sehingga kemudian program kita untuk Papua, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga tentunya kesejahteraan masyarakat Papua melalui program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik,” jelas Kapolri, menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung pendidikan di wilayah tersebut.
Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa dirinya sepaham dengan Kapolri terkait pentingnya menciptakan suasana pendidikan yang aman dan nyaman.
Pendekatan kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah kekerasan
Menurut Abdul Muti, permasalahan kekerasan di lembaga pendidikan dapat diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan.
“Kami memiliki kesepahaman dengan Bapak Kapolri terkait dengan bagaimana berbagai persoalan kekerasan yang masih saja terjadi di lembaga pendidikan itu dapat diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan, pendekatan musyawarah atau bahasa hukumnya restoratif justice,” katanya.
Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan suasana pendidikan yang ramah dan menghindari tindakan kekerasan.
Sebagai langkah untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, Polri dan Kemendikdasmen juga memiliki rencana untuk meluncurkan program Pramuka Bhayangkara, yang menurut Abdul Muti diharapkan mampu memperkuat kedisiplinan murid.
Kerjasama ini akan segera diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Polri dan Kemendikdasmen.
“Karena kepanduan pramuka dan juga kepanduan yang lainnya ini juga kita perlukan untuk membentuk jiwa Bhayangkara dan juga sikap-sikap di kalangan para pelajar ini dengan kedisiplinan dan berbagai hal yang positif untuk masa depan mereka,” imbuhnya.
Kerjasama antara Polri dan Kemendikdasmen ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan kedisiplinan dari hilir, tetapi juga mencegah permasalahan dari hulu dengan membentuk karakter pelajar yang disiplin dan bermoral tinggi.
