Pintasan.co, Jakarta – Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun yang penuh tantangan di ranah keamanan siber.
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), ancaman siber pun semakin canggih dan kompleks, mengharuskan langkah-langkah antisipasi yang lebih sigap.
Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, mengungkapkan bahwa salah satu ancaman utama yang perlu diperhatikan adalah kemunculan AI Agentik, yang mampu bertindak mandiri dan adaptif.
Teknologi ini memiliki potensi untuk mengotomatiskan serangan siber secara masif dan efisien, menjadikannya sebagai vektor ancaman baru yang sangat berbahaya.
Selain itu, penipuan berbasis AI juga akan semakin berkembang, dengan peningkatan kasus seperti “pig butchering” (penipuan keuangan jangka panjang) dan phishing suara (vishing), yang semakin sulit dideteksi.
Pratama menambahkan bahwa penggunaan teknologi deepfake canggih yang dihasilkan oleh AI dan suara sintetis akan memungkinkan pencurian identitas, penipuan, serta gangguan terhadap protokol keamanan.
Pelaku kejahatan siber dapat dengan mudah meniru identitas orang lain, sehingga penipuan akan semakin sulit terdeteksi.
Ancaman ransomware semakin canggih
Ancaman ransomware juga diperkirakan akan semakin canggih, dengan pelaku dunia maya memanfaatkan AI untuk mempersiapkan serangan kriptografi pasca-kuantum, yang akan membuat serangan semacam ini lebih sulit dilacak dan diatasi.
Selain itu, serangan terhadap rantai pasokan juga akan meningkat, di mana para penjahat dunia maya menargetkan ekosistem sumber terbuka dan mengeksploitasi ketergantungan kode untuk mengganggu organisasi, yang dapat berdampak luas pada bisnis dan infrastruktur.
Di sisi geopolitik, Pratama memperkirakan bahwa konflik internasional akan semakin terasa di ranah siber. Kampanye spionase yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara terkait kejahatan dunia maya, serta disinformasi, akan terus sejalan dengan kepentingan politik dan ideologis mereka.
Serangan siber yang bermotivasi politik ini diperkirakan akan menargetkan pemerintah, bisnis, dan infrastruktur penting.
Langkah krusial hadapi ancaman siber
Menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah strategis.
Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) dianggap sebagai langkah krusial untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi data pribadi masyarakat.
Selain itu, peraturan pemerintah terkait UU PDP perlu segera diselesaikan untuk memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi.
Pratama juga menekankan perlunya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber, yang telah menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas), agar segera disahkan menjadi undang-undang.
Penguatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga menjadi prioritas, dengan memastikan bahwa BSSN memiliki sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan efektif.
Selain itu, pemerintah juga diimbau untuk menerapkan kebijakan keamanan siber yang ketat di semua instansi pemerintah dan meningkatkan kapasitas SDM di bidang keamanan siber agar siap menghadapi berbagai ancaman di masa depan.
