Pintasan.co, Bogor – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas kebocoran keuangan negara dan memperkuat lembaga pengawasan serta penegakan hukum. Pernyataan itu disampaikan saat rapat konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Sentul International Convention Center, Rabu (3/6/2026).
Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan keuangan negara. Ia bahkan secara langsung meminta Kepala BPKP, Ketua KPK, dan Jaksa Agung untuk menyampaikan kebutuhan lembaga masing-masing demi memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.
“Kalau Saudara merasa Saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja. Kepala BPKP, apa yang kau butuh, kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi,” kata Prabowo di hadapan ribuan peserta.
Saat dipanggil Presiden, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh berdiri dari tempat duduknya dan memberikan hormat sebagai respons atas arahan tersebut.
Prabowo kemudian menyampaikan dukungan serupa kepada Ketua KPK Setyo Budiyanto. Menurutnya, pemerintah siap memenuhi kebutuhan lembaga antirasuah dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
“Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu lapor saya penuhi,” ujar Prabowo.
Dukungan yang sama juga disampaikan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Presiden menegaskan bahwa Kejaksaan Agung harus diperkuat agar semakin efektif dalam menindak kasus korupsi dan menyelamatkan keuangan negara.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa penguatan lembaga penegak hukum merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kewibawaan negara serta memastikan uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
“BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri,” tegas Prabowo yang disambut tepuk tangan para peserta.
Presiden juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya. Menurutnya, setiap rupiah uang negara harus dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Rapat konsolidasi Program MBG tersebut dihadiri oleh sekitar 12.173 peserta yang terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Regional (Koreg) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala SPPG, serta mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis dari seluruh Indonesia.
