Pintasan.co – Kebijakan keterwakilan perempuan 30% di kabinet Merah Putih merupakan langkah penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender di Indonesia.
Namun, transisi dari kepemimpinan Jokowi ke Prabowo menunjukkan dinamika yang berbeda dalam implementasi kebijakan.
Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, terdapat komitmen yang lebih kuat untuk mencapai keterwakilan perempuan dalam kabinet.
Pada periode pertama dan kedua, Jokowi berusaha memenuhi target 30% dengan mengangkat sejumlah menteri perempuan ke posisi strategis.
Misalnya, dalam kabinet Indonesia Maju (2019-2024), terdapat beberapa menteri perempuan yang memegang posisi penting, seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Data menunjukkan bahwa pada periode ini, keterwakilan perempuan di kabinet mencapai sekitar 25%, mendekati target yang ditetapkan.
Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya perspektif gender dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.
Selain itu, Jokowi juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan, seperti program perlindungan perempuan dan anak.
Namun, situasi berubah drastis ketika Prabowo Subianto mengambil alih kepemimpinan. Dalam kabinet yang dibentuknya, keterwakilan perempuan mengalami penurunan yang signifikan.
Hanya ada lima menteri perempuan dari total 34 menteri, yang berarti keterwakilan perempuan hanya sekitar 14,7%.
Kesetaraan gender dalam kabinet
Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan semakin melemah.
Kebijakan yang diusung oleh Prabowo, yang lebih berfokus pada aspek keamanan dan pertahanan, tampaknya mengabaikan isu-isu gender.
Dalam konteks ini, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak akan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi perempuan, serta berpotensi mengabaikan isu-isu penting seperti kekerasan terhadap perempuan dan kesetaraan akses dalam berbagai sektor.
Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi gerakan perempuan dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.
Mereka harus terus berjuang untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa suara perempuan didengar.
Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan
Di sisi lain media juga memiliki peran penting dalam mengedukasi publik tentang isu-isu gender dan mendorong diskusi yang konstruktif.
Transisi dari masa Jokowi ke Prabowo menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam keterwakilan perempuan, tantangan besar masih ada.
Kebijakan keterwakilan perempuan 30% harus terus diperjuangkan, dengan melibatkan semua pihak untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.
Upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam kabinet tidak hanya penting untuk perempuan, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat secara keseluruhan.
Oleh : Sa’adah, S.E. – HMI Cabang Pasuruan, Badko Jawa Timur
