Pintasan.co, Jakarta – Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa total anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 senilai Rp 719 miliar.
Bahkan, kata dia, total ini telah disesuaikan dengan efisiensi anggaran.
“KPUD anggaran Rp 429.725.922.805 atau 59,75%. Bawaslu Rp 158.919.295.848 atau 22,10%. TNI Rp 38.531.459.000 atau 5,36%. Polri Rp 91.993.554.893 atau 12,79%. Total Rp 719.170.232.546,” ujar Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri pada rapat kerja bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
Tito menuturkan total anggaran tersebut telah mengalami penurunan, awalnya Kemendagri memperkirakan anggaran coblos ulang Pilkada 2025 Rp 1 triliun.
“Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang Rp 1 triliun karena ada efisiensi tersebut,” imbuh Tito.
Tito meminta KPU dan Bawaslu dapat melakukan efisiensi anggaran seminimal mungkin.
“Kami memohon kepada KPU dan Bawaslu agar betul-betul mengajukan efisiensi jadi seminimal mungkin supaya tidak memberatkan APBD,” ujarnya.
