Pintasan.co, Jakarta – Danantara dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi finansial (fintech) di Indonesia yang berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan berbasis digital.
Dengan pendekatan inovatif, perusahaan ini menawarkan solusi pendanaan yang mencakup pinjaman dan investasi, serta memanfaatkan kemajuan teknologi guna memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien.
Dalam era digitalisasi saat ini, model bisnis seperti yang diterapkan Danantara semakin dibutuhkan karena memberikan kemudahan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat luas.
Jika diperlukan informasi yang lebih mendalam, silakan sampaikan.
Danantara juga didirikan sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) dengan tujuan mengelola serta mengoptimalkan aset negara guna meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah menaruh harapan besar bahwa lembaga ini dapat menjadi katalisator dalam menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri serta mengalokasikan dana ke sektor-sektor strategis yang mendukung pembangunan nasional.
Keberadaan Danantara dipandang sebagai upaya untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi, terutama dalam menghadapi keterbatasan pendanaan bagi proyek infrastruktur dan industri prioritas.
Dengan hadirnya badan ini, pemerintah tampaknya ingin mewujudkan sistem pengelolaan aset yang lebih transparan, profesional, dan berkelanjutan.
Jika dikelola dengan baik, langkah ini bisa berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025 mendapatkan respons yang beragam dari masyarakat.
Skeptisisme mengenai transparansi dan potensi korupsi
Berbagai pandangan muncul, termasuk kekhawatiran mengenai transparansi dan potensi korupsi, mengingat pengalaman pahit dari skandal besar yang pernah terjadi di BUMN seperti Jiwasraya dan Asabri.
Skeptisisme ini wajar mengingat belum adanya kejelasan terkait tata kelola serta mekanisme pengawasan yang akan diterapkan pada lembaga.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa kepercayaan publik terhadap Danantara sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu memastikan transparansi dan akuntabilitasnya.
Di media sosial, warganet juga menyuarakan kekhawatiran mereka terkait risiko penyalahgunaan dana serta terbatasnya akses audit oleh lembaga independen seperti BPK dan KPK.
Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan Danantara, berbagai pihak masih menunggu langkah konkret yang dapat menjamin bahwa badan ini akan beroperasi dengan prinsip tata kelola yang baik dan bebas dari kepentingan pribadi atau politik tertentu.
Keberhasilan Danantara dalam menjalankan misinya bergantung pada bagaimana lembaga ini dikelola serta diawasi.
Jika mampu menerapkan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional, maka badan ini berpotensi menjadi solusi yang efektif dalam menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Dengan masuknya modal dari dalam dan luar negeri, Danantara dapat membantu pembiayaan proyek-proyek strategis yang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Namun, di sisi lain, apabila tata kelola Danantara tidak berjalan dengan baik, ada kemungkinan besar lembaga ini justru menjadi beban bagi negara dan masyarakat.
Kekhawatiran publik terhadap kurangnya pengawasan independen juga perlu diperhatikan, sebab tanpa kontrol yang kuat, ada risiko munculnya praktik-praktik yang tidak transparan.
Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap Danantara akan sangat ditentukan oleh langkah nyata pemerintah dalam memastikan lembaga ini berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik serta benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar wacana belaka.
Penulis: Umi Hanifah (Content Writer Pintasan.co)
