Pintasan.co, Jakarta – Abdul Kadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), menjelaskan hasil pembahasan desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia (TKI) bersama Presiden Prabowo Subianto.
Karding mengumumkan bahwa pemerintah akan mencabut moratorium dan segera menjalin kerja sama dengan Arab Saudi dalam hal pengiriman TKI.
“Hari ini saya menghadap kepada Pak Presiden dalam rangka melaporkan rencana kita Kementerian P2MI untuk membuka kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi,” ujar Karding di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (14/3/2025).
Karding pun menyampaikan, bahwa kerja sama dengan Arab Saudi telah dihentikan sejak tahun 2015, dan situasi ini menyebabkan timbulnya kekhawatiran.
“Kita ketahui bahwa sejak tahun 2015 kesepakatan kerja sama dengan Arab Saudi itu dimoratorium oleh pihak kita di Indonesia dan sampai sekarang memang sejak dimoratorium sampai sekarang itu ada hal yang merisaukan kita,” imbuh Karding.
Dia mengatakan bahwa jumlah TKI ilegal ke Arab Saudi bisa mencapai 25 ribu orang per tahun.
“Karena ada 25 ribu minimal setiap tahun orang kita secara ilegal atau yang prosedur berangkat ke Arab Saudi,” ujarnya.
Karding mengatakan proses kerja sama bilateral telah dikomunikasikan dengan pemerintah Arab Saudi. Dia mengatakan RI dan Arab Saudi akan meneken MoU di Jeddah dalam waktu dekat.
Karding menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah menjalin komunikasi terkait kerja sama bilateral, dan akan segera menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Jeddah
“Untuk itu, kita akan membuka ini dan kami kementerian sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi, untuk mendiskusikannya kembali untuk pembukaan tersebut. Itu yang kami laporkan kepada Pak Presiden dan dalam waktu dekat ini MoU-nya akan ditandatangani di Jeddah,” ucapnya.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menuturkan, bahwa Prabowo telah menyetujui rencana tersebut.
Bahkan, kata dia, pemerintah Saudi telah menjanjikan 600 ribu lapangan pekerjaan.
“Untuk itu kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah sangat setuju dan kita ketahui bahwa pada kesempatan ini memang Arab Saudi menjanjikan sekitar 600 ribu job order, 600 ribu orang untuk dikirim di sana,” ucapnya.
Dia menuturkan bahwa jumlah tersebut terdiri dari 400 ribu pekerjaan di lingkungan rumah tangga. Sementara, 200 ribu lainnya pekerjaan di sektor formal.
“Terdiri dari 400 ribu domestik pekerja lingkungan rumah tangga, yang 200 sampai 250 ribu mereka janjikan untuk pekerja formal dan kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah setuju,” ujarnya.
Karding mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pelatihan bagi PMI yang akan dipekerjakan ke Saudi, dan saat ini Kementerian P2MI sedang menyusun skema tersebut.
