Pintasan.co, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan capaian membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.
Untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Pemprov Sulsel berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penilaian tertinggi dalam audit keuangan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemprov Sulsel dinilai telah disusun secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), memiliki tingkat transparansi yang memadai, serta memenuhi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan secara langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Dede Sukarjo, dalam forum Rapat Paripurna DPRD Sulsel yang digelar pada Rabu, 28 Mei 2025 di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
LHP diterima oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, didampingi Wakil Gubernur Sulsel, Hj. Fatmawati Rusdi.
Dalam sambutannya, Dede Sukarjo mengungkapkan bahwa capaian WTP ini merupakan bukti nyata dari keseriusan Pemprov Sulsel dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Opini ini bukan sekadar angka atau predikat administratif, melainkan refleksi dari komitmen dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh stakeholder dalam menciptakan tata kelola keuangan yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi pun menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemprov Sulsel serta BPK RI atas kerja sama dan pelaksanaan tugas sesuai amanat konstitusi.
“Raihan WTP ini merupakan wujud komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Namun demikian, kami tidak boleh berpuas diri. Evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan,” tegas Fatmawati.
Ia juga mengingatkan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, agar ke depan sistem pengelolaan keuangan daerah semakin baik, efisien, dan berkelanjutan.
Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP sejak tahun 2021, Pemprov Sulsel menunjukkan konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan akuntabilitas keuangan publik.
Capaian ini menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
