Pintasan.co, Jakarta – Senat Filipina, yang saat ini berperan sebagai mahkamah pemakzulan, secara resmi mengirimkan surat panggilan kepada Wakil Presiden Sara Duterte, menurut laporan dari kantor berita pemerintah PNA.
Dalam surat tersebut, Duterte diberi waktu 10 hari yang tidak dapat diperpanjang untuk merespons tuduhan yang diajukan terhadapnya.
Presiden Senat Francis “Chiz” Escudero, yang juga memimpin sidang pemakzulan, mengumumkan penerbitan surat panggilan itu usai 18 dari 23 senator memilih untuk mengembalikan dokumen pemakzulan ke DPR guna memperjelas legalitas proses terhadap wakil presiden tersebut.
Sara Duterte, yang merupakan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, telah dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Februari lalu, setelah mayoritas anggota parlemen menandatangani petisi yang menuduhnya menyalahgunakan dana publik saat menjabat Menteri Pendidikan.
Proses pemakzulan ini terjadi di tengah memanasnya ketegangan politik, di mana Duterte menuduh Presiden Ferdinand Marcos Jr. berniat menyingkirkannya secara fisik, bahkan mengklaim bahwa dirinya adalah ancaman terbesar bagi peluang Marcos untuk maju kembali dalam Pemilu 2028.
Keduanya sebelumnya merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menang dalam Pemilu 2022, namun hubungan politik mereka memburuk.
Duterte mundur dari Kabinet Marcos pada Juni tahun lalu, setelah sebelumnya menjabat Menteri Pendidikan.
Konflik semakin rumit setelah pada 12 Februari, Sara Duterte juga didakwa oleh negara atas tuduhan menghasut tindakan makar, memperdalam krisis politik yang kini melibatkan dua tokoh penting pemerintahan Filipina.
