Pintasan.co, Jakarta – Pertemuan elite tidak selalu ramai, tetapi hampir selalu menentukan. Dalam politik tingkat tinggi, arah tidak dibentuk di ruang publik, melainkan melalui apa yang dalam kajian politik disebut sebagai elite level strategic communication sebuah ruang terbatas di mana aktor-aktor kunci melakukan proses bargaining, menyelaraskan kepentingan, dan menjaga equilibrium of power tanpa harus menampilkannya secara terbuka.
Dalam kerangka itu, pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka pada 19 Maret 2026 tidak cukup dibaca sebagai silaturahmi kebangsaan. Ia lebih tepat dipahami sebagai bagian dari proses elite consolidation yakni upaya menjaga stabilitas melalui komunikasi intens antar pusat kekuasaan yang bekerja di bawah permukaan.
Di ruang publik, sorotan memang tertuju pada dua figur utama tersebut. Namun dalam analisis struktur kekuasaan, pusat perhatian tidak selalu identik dengan pusat pengaruh. Ada lapisan lain yang lebih menentukan, di mana relasi antar-aktor dijaga agar tetap berada dalam kondisi managed political proximity kedekatan yang dikontrol, bukan dilebur.
Relasi antara Megawati dan Prabowo bergerak dalam kerangka itu. Secara personal, keduanya memiliki basis kedekatan historis yang memungkinkan komunikasi tetap berlangsung. Namun secara politik, kedekatan tersebut tidak pernah dilepaskan dari kalkulasi rasional mengenai kepentingan dan posisi tawar. Dengan demikian, relasi yang terbentuk bukanlah harmoni, melainkan keseimbangan yang terus dinegosiasikan.
Dalam situasi ketika dua aktor dengan basis legitimasi berbeda historis-ideologis di satu sisi dan elektoral-eksekutif di sisi lain bertemu, yang terjadi bukan sekadar interaksi simbolik, melainkan proses recalibration of power.
Keseimbangan kekuasaan tidak pernah statis; ia selalu berada dalam kondisi dinamis yang membutuhkan pengelolaan secara presisi.
Di titik inilah muncul pertanyaan yang lebih mendasar: melalui mekanisme apa keseimbangan tersebut dijaga?
Kehadiran Sufmi Dasco Ahmad menjadi relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dalam kerangka analisis, posisinya mencerminkan fungsi political brokerage yaitu peran yang tidak hanya menjembatani komunikasi, tetapi juga memastikan bahwa interaksi antar aktor tetap berlangsung dalam koridor yang terkendali.
Fungsi ini bekerja melalui beberapa mekanisme sekaligus: menjaga communication channel tetap terbuka, mengelola persepsi untuk mencegah escalation of conflict, serta mengatur ritme interaksi agar proses elite bargaining berlangsung secara bertahap dan stabil.
Di sinilah poin krusial pertama menjadi jelas: dalam sistem politik yang kompleks, risiko terbesar bukanlah konflik terbuka, melainkan breakdown of communication. Konflik masih dapat dinegosiasikan, tetapi terputusnya komunikasi sering kali menghasilkan ketidakpastian yang jauh lebih sulit dikendalikan.
Lebih jauh, peran Dasco juga menunjukkan karakter lain dari kekuasaan modern, yaitu kekuasaan yang bekerja melalui indirect control. Ini membawa kita pada poin krusial kedua: pengaruh politik tidak selalu muncul dalam bentuk dominasi terbuka, melainkan dalam kemampuan menjaga arah sistem tanpa harus menampilkan kontrol secara eksplisit.
Dalam konteks ini, Dasco tidak mengintervensi secara frontal, melainkan memastikan bahwa dinamika tetap berada dalam batas yang dapat dikelola. Ia tidak menguasai panggung, tetapi menjaga agar panggung tidak kehilangan keseimbangan.
Pertemuan ini pada akhirnya juga memperlihatkan pergeseran penting dalam praktik politik Indonesia, yaitu dari model koalisi formal menuju pola informal elite alignment. Ini menjadi poin krusial ketiga: stabilitas politik tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh konfigurasi koalisi yang terlihat, melainkan oleh keberlanjutan jaringan komunikasi antar elite yang bekerja secara laten.
Apa yang tampak dari pertemuan tersebut adalah simbol. Namun yang bekerja di dalamnya adalah mekanisme. Dalam politik tingkat tinggi, simbol sering kali hanya menjadi permukaan dari proses yang jauh lebih menentukan.
Dalam ruang itulah Sufmi Dasco Ahmad mengambil posisi bukan sebagai aktor yang mendominasi, melainkan sebagai bagian dari struktur yang menjaga agar sistem tetap berada dalam kondisi stabil.
Karena pada akhirnya, kekuasaan bukan hanya soal siapa yang berada di pusat kendali, melainkan tentang siapa yang memastikan bahwa kendali itu tetap bekerja, bahkan ketika tidak terlihat.
Penulis : Ilham Setiawan (Pengamat Politik dan Pemerintahan)
