Pintasan.co, Malili – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, didampingi Wakil Bupati, Puspawati Husler, menyerahkan satu Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Malili, Selasa (28/04/2026).
Ranperda tersebut merupakan perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 yang secara khusus mengatur tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumdam Waemami.
Rapat Paripurna ini juga dirangkaikan dengan penyerahan catatan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, pengajuan dua Ranperda inisiatif DPRD, pembentukan Panitia Khusus (Pansus), serta laporan hasil reses masa sidang II 2025/2026.
Dalam sambutannya, Bupati Irwan menjelaskan bahwa Ranperda tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas instalasi pengelolaan air serta menekan tingkat kehilangan air yang selama ini menjadi kendala pelayanan.
“Melalui langkah ini, pemerintah berharap Perumdam Waemami dapat melakukan rehabilitasi jaringan pipa secara masif guna memperluas cakupan pelayanan air minum yang berkualitas, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat,” jelasnya.
Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, menyambut positif usulan tersebut dan menyatakan kesiapan legislatif untuk segera menindaklanjuti pembahasannya. Ia menegaskan bahwa DPRD akan mengawal penggunaan anggaran agar benar-benar berdampak pada peningkatan layanan air bersih.
“Ini penting agar permasalahan teknis di lapangan yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat segera teratasi,” ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan Bapemperda DPRD Luwu Timur, Aripin, memaparkan dua Ranperda inisiatif legislatif terkait perlindungan tenaga kerja lokal serta pemberdayaan petani.
Kedua regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan daerah.
Di akhir sidang, lima perwakilan daerah pemilihan turut menyampaikan laporan hasil reses sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
Seluruh agenda paripurna ini menjadi dasar pembahasan lanjutan oleh Pansus guna memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Luwu Timur.
