Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7,5 persen secara tahunan (year on year/yoy). Target tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Target pertumbuhan ekonomi 2027 itu lebih tinggi dibanding sasaran tahun 2026 yang dipatok sebesar 6,3 persen. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 7,7 persen pada 2028 dan mencapai 8 persen pada 2029 sesuai arah pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengatakan pencapaian target tersebut akan diwujudkan melalui delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang dijalankan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pertumbuhan nasional 5,9 persen sampai 7,5 persen tidak bisa dicapai tanpa dukungan daerah. Karena itu, pembangunan harus tumbuh di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya terpusat di Jakarta,” ujar Rachmat dalam agenda Rakorbangpus 2026 untuk penyusunan RKP 2027 di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah akan memfokuskan pembangunan pada tiga tema utama, yakni peningkatan produktivitas, investasi, dan industrialisasi. Setiap daerah nantinya diarahkan mengembangkan potensi unggulan masing-masing agar pertumbuhan ekonomi lebih merata.
Rachmat juga menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi turut melibatkan investasi dan pembiayaan non-APBN, termasuk dukungan dari Danantara dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Pembiayaan non-APBN harus didorong aktif agar kapasitas pembangunan nasional tidak hanya bergantung pada kemampuan fiskal negara,” katanya.
Dalam sektor kedaulatan pangan, pemerintah menyiapkan berbagai program strategis seperti pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan kawasan pangan terintegrasi, revitalisasi tambak nila salin di Pantura, hingga peningkatan produksi daging, susu, dan telur nasional.
Pada sektor energi dan air, pemerintah menargetkan implementasi biodiesel B50, bioetanol E20, pembangunan PLTS 100 GW, konversi enam juta motor BBM menjadi motor listrik, hingga elektrifikasi 10 ribu desa.
Di bidang pendidikan, pemerintah akan memperluas program Makan Bergizi Gratis, digitalisasi pendidikan melalui dua juta papan interaktif digital, pembangunan 20 Sekolah Garuda baru, pendirian 10 universitas berbasis STEMM, hingga peningkatan kesejahteraan guru melalui transfer langsung tunjangan.
Sementara pada sektor kesehatan, fokus diarahkan pada pembangunan dan peningkatan 86 rumah sakit, program pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian makan bergizi bagi ibu hamil dan balita, serta percepatan penuntasan tuberkulosis.
Pemerintah juga menyiapkan program hilirisasi dan industrialisasi melalui 18 proyek industri strategis nasional, pengembangan mobil dan motor nasional, industri kedirgantaraan, serta industri semikonduktor.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah merancang pembangunan Giant Sea Wall, pengembangan jaringan kereta api nasional, pembangunan tiga juta rumah, serta rehabilitasi pascabencana di sejumlah wilayah.
Selain itu, program ekonomi kerakyatan dan desa akan diperkuat melalui pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Di sektor pengentasan kemiskinan, pemerintah menyiapkan program bantuan sosial terintegrasi serta dukungan ekonomi bagi 10 juta masyarakat yang bekerja dan berusaha.
Pemerintah berharap seluruh program prioritas tersebut mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
