Pintasan.co, Jakarta – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus merespons usulan PDI Perjuangan (PDIP) yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Bestari menilai usulan tersebut tidak tepat dan terkesan tendensius karena hanya diarahkan kepada Wakil Presiden.
“Menurut PSI itu pandangan yang agak cetek ya, karena harusnya yang diusulkan Presiden dong. Kok tanggung amat usulan PDIP. Katanya partai gede tapi usulannya nanggung gitu,” kata Bestari kepada wartawan, Senin (18/5/2026).
Menurut dia, pembahasan mengenai pemindahan aktivitas pemerintahan ke IKN seharusnya tidak diarahkan secara personal kepada Gibran.
Bestari menegaskan bahwa posisi Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan.
“Ya dia harusnya ngomongnya, ya semua kita pindah aja ke IKN, kenapa mesti tendensius ke Gibran. Gibran itu satu kesatuan dengan Pak Presiden. Dia wakil presiden itu kan pembantu presiden, bekerja sesuai perintah presiden,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa Gibran sebelumnya sudah beberapa kali memberikan penjelasan terkait wacana berkantor di IKN.
“Masa kader PDIP segituan, kelas segitu nggak paham sih? Mengulang-ulang, mengulang-ulang gitu ya. Sudah dijawab beberapa kali oleh Pak Gibran sebagai Wapres juga nggak mudeng-mudeng gitu,” sambungnya.
PSI Usul DPR Lebih Dulu Pindah ke IKN
Bestari justru menilai anggota DPR seharusnya menjadi pihak yang memberi contoh lebih dahulu untuk berkantor di IKN.
Menurut dia, apabila PSI nantinya masuk parlemen, partainya akan mendorong DPR untuk lebih dulu berkantor di IKN.
“Seharusnya yang disarankan ya, seharusnya kan memang DPR aja mendahului gitu. Kami kalau nanti sudah di Senayan, kami justru yang akan mengajak kawan-kawan DPR itu duluan di sana,” katanya.
Ia juga meminta agar polemik mengenai IKN tidak digunakan untuk membenturkan Presiden dan Wakil Presiden.
“Beri contoh saja. Sebaiknya dia memberi contoh sebagai kader yang katanya dari partai terbaik, kan? Beri contoh dong. Kalau jangan memecah belah antara presiden dengan wakil presiden. Itu satu kesatuan,” ujar Bestari.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengusulkan agar Gibran mulai berkantor di IKN agar kawasan yang telah dibangun tetap memiliki aktivitas pemerintahan dan tidak membebani negara dengan biaya perawatan yang besar.
