Pintasan.co, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menegaskan pemerintah tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjalani proses pembenahan internal dan pergantian kepemimpinan.
Pernyataan tersebut disampaikan Dudung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Menurutnya, langkah evaluasi dan proses hukum yang sedang berjalan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program strategis nasional tersebut.
“Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan,” kata Dudung.
Ia menegaskan, kendala yang terjadi di internal BGN tidak akan menghentikan pelaksanaan program yang menyasar kelompok masyarakat rentan, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan masyarakat kurang mampu.
Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar distribusi makanan bergizi tetap berjalan dan manfaat program dapat terus dirasakan masyarakat.
“Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi harus belajar dari masalah itu dan memperbaiki sistemnya,” ujarnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Kantor Staf Presiden (KSP) telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah satuan pelayanan telah menjalankan standar operasional dengan baik.
Dudung menjelaskan, aspek yang dinilai mencakup kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat.
“SPPG yang telah berjalan sesuai standar dapat dijadikan percontohan agar praktik baik tersebut dapat direplikasi di daerah lain sesuai kondisi masing-masing wilayah,” katanya.
Selain penguatan pengawasan internal, pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaan program. KSP mendorong masyarakat untuk aktif memberikan masukan maupun melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan di lapangan.
Menurut Dudung, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan, ketepatan sasaran, keamanan pangan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program dan menyampaikan masukan apabila menemukan penyimpangan,” ujarnya.
Pemerintah juga memastikan distribusi program diprioritaskan bagi kelompok yang paling membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menutup keterangannya, Dudung menegaskan KSP akan terus mengawal proses pembenahan tata kelola BGN secara menyeluruh, mulai dari pengawasan anggaran, kualitas makanan, rantai distribusi, hingga mekanisme pengaduan masyarakat.
“Kita jadikan setiap koreksi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat sistem, dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan dalam program MBG demi meningkatkan kepercayaan publik,” kata Dudung.
