Pintasan.co, Bangkalan – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik under invoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut Presiden, praktik tersebut telah menyebabkan kerugian besar bagi negara dan mengurangi potensi penerimaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2026 di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa berdasarkan data perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Comtrade yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Indonesia mencatat keuntungan perdagangan sebesar sekitar US$436 miliar dalam kurun waktu 22 tahun terakhir.
Namun, di sisi lain, data tersebut juga menunjukkan adanya aliran dana keluar negeri yang mencapai sekitar US$343 miliar dalam periode yang sama.
“(Dana) yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar,” kata Prabowo.
Presiden menilai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah praktik under invoicing yang dilakukan sebagian pelaku usaha. Dalam praktik ini, nilai atau volume ekspor yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan transaksi sebenarnya, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara.
“Ternyata yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Indonesia disebut mengalami kerugian hingga sekitar US$908 miliar atau setara Rp15.000 triliun selama 34 tahun akibat berbagai praktik yang menyebabkan kebocoran ekonomi.
Prabowo mengatakan besarnya kerugian tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam membiayai berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita telah rugi US$908 miliar selama 34 tahun atau Rp15.000 triliun. Saya ingin saudara-saudara mengerti kenapa gaji guru belum bisa naik dengan baik, kenapa gaji pegawai negeri belum bisa optimal, dan kenapa anggaran sering kali terasa kurang,” ujarnya.
Menurut Presiden, kebocoran ekonomi yang terjadi selama bertahun-tahun juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional, termasuk nilai tukar rupiah. Ia menilai arus kekayaan yang terus mengalir ke luar negeri mengurangi kemampuan ekonomi nasional untuk tumbuh secara maksimal.
Prabowo mengibaratkan kondisi tersebut seperti tubuh yang terus kehilangan darah. Jika kekayaan negara terus mengalir keluar tanpa pengawasan yang memadai, maka daya tahan ekonomi nasional dapat melemah.
Meski demikian, Presiden menegaskan pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai langkah pembenahan guna menekan kebocoran ekonomi, memperkuat pengawasan perdagangan, serta meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor strategis.
Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian penting dari agenda reformasi ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah untuk memastikan kekayaan nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Pemerintah berharap perbaikan tata kelola ekonomi dan perdagangan dapat memperkuat fondasi fiskal negara sehingga ruang anggaran untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan aparatur dan masyarakat semakin besar di masa mendatang.
