Pintasan.co, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah berencana menutup sekitar 700 hingga 800 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat dan terus mengalami kerugian. Hingga pertengahan 2026, pemerintah disebut telah menutup sekitar 240 perusahaan negara sebagai bagian dari program transformasi dan efisiensi BUMN.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Presiden mengatakan langkah penataan dilakukan karena banyak perusahaan negara yang selama bertahun-tahun tidak memberikan keuntungan dan justru menjadi beban keuangan negara.
“Kalau tidak salah ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, saat mulai menjabat dirinya mendapati jumlah entitas BUMN mencapai sekitar 1.000 perusahaan. Namun, tidak sedikit di antaranya yang terus mengalami kerugian tanpa menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan.
“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” ujarnya.
Prabowo menilai penutupan perusahaan-perusahaan yang tidak produktif tersebut mampu memberikan penghematan besar bagi negara. Salah satu penghematan berasal dari berkurangnya beban pembayaran gaji direksi dan komisaris serta berbagai insentif yang selama ini harus ditanggung perusahaan meski dalam kondisi merugi.
Ia mencontohkan, apabila sebuah perusahaan memiliki empat direksi dan empat komisaris dengan rata-rata gaji puluhan juta rupiah per bulan, maka beban biaya yang harus ditanggung negara menjadi sangat besar jika dikalikan dengan jumlah perusahaan yang tidak sehat.
Menurut Prabowo, langkah konsolidasi dan penutupan perusahaan bermasalah juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola BUMN sekaligus mencegah praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara.
“Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan rupiah hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, pemerintah melaporkan telah mengonsolidasikan 258 entitas BUMN dari total 1.077 entitas yang ada.
Pemerintah menargetkan jumlah entitas tersebut dapat dikurangi menjadi sekitar 300 perusahaan dalam waktu dekat melalui proses konsolidasi, penggabungan, maupun penutupan perusahaan yang dinilai tidak efisien.
Langkah transformasi BUMN tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, memperkuat tata kelola perusahaan, serta memastikan seluruh kekayaan negara dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Pemerintah berharap restrukturisasi dan konsolidasi BUMN dapat menciptakan perusahaan negara yang lebih sehat, kompetitif, dan mampu berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
