Pintasan.co, Bangkalan – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan alasan mengapa pemerintah belum dapat menaikkan gaji guru dan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) secara signifikan. Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah masih tingginya kebocoran ekonomi yang mengurangi potensi penerimaan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan bersama warga Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan para pemimpin masyarakat, ulama, dan tokoh pendidikan perlu memahami berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
“Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, Indonesia sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Berdasarkan data perdagangan internasional yang dipaparkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Indonesia mencatat surplus perdagangan kumulatif sebesar sekitar US$436 miliar atau setara Rp7.800 triliun dalam kurun 22 tahun terakhir.
Namun, dalam periode yang sama, arus dana yang keluar dari Indonesia disebut mencapai sekitar US$343 miliar. Kondisi tersebut, menurut Prabowo, menunjukkan bahwa sebagian kekayaan nasional belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi perekonomian dalam negeri.
“Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow dan outflow. Selama 22 tahun uang yang keluar itu US$343 miliar,” ujarnya.
Prabowo juga menyoroti praktik under-invoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menyebabkan negara kehilangan penerimaan yang seharusnya diperoleh dari aktivitas ekspor dan perdagangan internasional.
Ia mencontohkan adanya perbedaan antara volume atau nilai barang yang diekspor dengan laporan yang disampaikan kepada otoritas terkait. Akibatnya, sebagian potensi pendapatan negara tidak tercatat secara optimal.
Berdasarkan data yang disampaikan Presiden, Indonesia disebut mengalami kerugian hingga sekitar US$908 miliar atau lebih dari Rp16.000 triliun selama 34 tahun akibat berbagai praktik yang menyebabkan kebocoran ekonomi.
Selain itu, Prabowo mengungkapkan bahwa para ahli memperkirakan kebocoran ekonomi saat ini masih mencapai sekitar US$150 miliar atau sekitar Rp2.500 triliun per tahun.
Karena itu, pemerintah tengah melakukan berbagai langkah pembenahan untuk memperkuat tata kelola ekonomi, meningkatkan pengawasan, serta mengoptimalkan penerimaan negara.
“Kebocoran kita, para ahli hitung sekarang kurang lebih US$150 miliar tiap tahun atau sekitar Rp2.500 triliun. Dan ini sedang saya perbaiki semua,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjelaskan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah di tengah tuntutan peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan tenaga pendidik. Meski pemerintah sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, hingga pertengahan 2026 belum ada kebijakan baru terkait kenaikan gaji guru maupun PNS secara signifikan.
Pemerintah berharap upaya memperbaiki tata kelola ekonomi dan menekan kebocoran penerimaan negara dapat membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan pendapatan aparatur dan tenaga pendidik di masa mendatang.
