Pintasan.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah akan melakukan penataan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memangkas jumlah perusahaan pelat merah secara signifikan. Dari lebih dari 1.000 BUMN yang ada saat ini, pemerintah menargetkan hanya sekitar 250 perusahaan yang tersisa.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2026).
Menurut Prabowo, langkah restrukturisasi tersebut telah berjalan dan hingga kini pemerintah telah menutup lebih dari 200 BUMN yang dinilai tidak efektif.
“Dari seribu lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah ya. Bagaimana Pak Oskar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan, pengurangan jumlah BUMN dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memastikan perusahaan-perusahaan milik negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, banyak BUMN yang tidak menghasilkan keuntungan, namun tetap membebani keuangan negara melalui biaya operasional yang tinggi, termasuk pembayaran gaji direksi dan komisaris.
“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Ada 750 direktur utama, direksi kali empat atau kali lima, kemudian komisaris yang jumlahnya bisa berkali-kali lipat. Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa. Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” katanya.
Prabowo menegaskan bahwa penataan BUMN merupakan bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil.
Ia meminta proses restrukturisasi tersebut dapat diselesaikan dalam tahun ini sehingga dalam dua tahun ke depan ekosistem BUMN menjadi lebih sehat dan produktif.
“Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” tegas Prabowo.
Pemerintah berharap langkah konsolidasi ini mampu meningkatkan daya saing BUMN, memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional, serta mengurangi beban anggaran negara yang selama ini digunakan untuk menopang perusahaan-perusahaan yang tidak produktif.
Restrukturisasi tersebut juga menjadi bagian dari agenda reformasi ekonomi yang tengah dijalankan pemerintahan Prabowo untuk menciptakan tata kelola korporasi negara yang lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.
