Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berencana menambah sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kawasan perbatasan Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Papua. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan wilayah perbatasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah terluar.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, kebutuhan pembangunan PLBN baru masih cukup besar mengingat luasnya wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.
“Ya ini kan sementara baru 15 (PLBN), kita masih perlu lagi di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ada satu titik yang berbatasan dengan Serawak, kemudian di Kalimantan Utara masih ada lagi seperti Long Nawang dan Long Midang,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Selain Kalimantan, pemerintah juga akan memperluas pembangunan PLBN di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG). Menurut Tito, kawasan perbatasan sepanjang hampir 800 kilometer itu masih membutuhkan fasilitas lintas batas yang memadai.
Saat ini, PLBN di perbatasan Papua baru tersedia di Skouw, Yetetkun, dan Sota. Sementara sejumlah wilayah strategis lainnya dinilai masih membutuhkan fasilitas serupa.
“Kemudian yang di perbatasan Papua Nugini itu kan panjang hampir 800 kilometer. Yang baru ada ini di Skouw, Yetetkun, dan Sota. Yang Pegunungan Bintang belum ada, yang di Keerom belum ada, perlu ada di situ juga,” ujarnya.
Selain pembangunan PLBN, pemerintah juga akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, terutama yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Papua Nugini.
Menurut Tito, keberadaan jalan yang memadai akan mendukung mobilitas aparat keamanan dalam melakukan patroli wilayah, memperlancar distribusi logistik, serta membuka akses ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Kalau menurut saya, yang menjadi prioritas adalah perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan sebagian Kalimantan Timur, kemudian dengan Papua Nugini terutama di Pegunungan Bintang, Keerom, dan Boven Digoel,” kata Tito.
Ia menilai pembangunan jalan di kawasan perbatasan akan memberikan dampak strategis bagi keamanan sekaligus kesejahteraan masyarakat.
“Bagus kalau bisa dibangun jalan karena ini nanti untuk patroli, logistik, dan ekonomi akan bangkit,” ujarnya.
Data pemerintah menunjukkan bahwa sepanjang periode 2015–2024 telah dibangun 15 PLBN terpadu di berbagai wilayah perbatasan Indonesia. Sebanyak tujuh PLBN dibangun pada periode 2015–2019, sedangkan delapan lainnya dibangun pada periode 2020–2024.
Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meresmikan tujuh PLBN secara serentak pada 2 Oktober 2024. Ketujuh PLBN tersebut tersebar di Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan.
Pemerintah berharap penambahan PLBN dan pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan dapat memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan pelayanan lintas batas, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah terluar Indonesia.
