Pintasan.co, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi), selama dua periode memimpin Indonesia, menghadapi berbagai kritik terhadap kebijakan dan langkah-langkah pemerintahannya.
Dalam laporan khusus Majalah Tempo berjudul “18 Dosa Jokowi,” Presiden Joko Widodo dikritik karena dianggap tidak memenuhi janji politiknya yang tertuang dalam Nawacita.
Alih-alih memperkuat demokrasi, Jokowi justru disebut secara perlahan melemahkan institusi-institusi demokratis selama sepuluh tahun berkuasa.
Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga terciptanya dinasti politik adalah beberapa contoh dari dosa-dosa yang dikaitkan dengan kemunduran demokrasi di bawah kepemimpinannya.
Adapun 18 dosa yang dinisbatkan kepada Jokowi selama berkuasa yaitu:
Dinasti dan Oligarki Politik
Jokowi dinilai memperkuat posisi politik keluarganya. Putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjabat sebagai Wali Kota Solo, sementara menantunya, Bobby Nasution, menjadi Wali Kota Medan
Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik di Indonesia. Selain itu, pengaruh oligarki semakin terasa dalam kebijakan-kebijakan pemerintahannya yang lebih sering menguntungkan segelintir elite bisnis.
Pelemahan Institusi Demokrasi
Pemerintahan Jokowi dianggap melemahkan institusi-institusi demokrasi seperti DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satu contoh adalah pengesahan UU Cipta Kerja melalui mekanisme omnibus law yang memicu protes luas dari masyarakat. Proses pengesahan yang minim partisipasi publik menunjukkan betapa institusi demokrasi semakin dilemahkan di bawah pemerintahannya.
TNI di Ranah Sipil
Keikutsertaan militer dalam urusan sipil meningkat selama era Jokowi. Penunjukan sejumlah mantan jenderal ke posisi penting dalam pemerintahan menjadi sinyal bahwa militer kembali memainkan peran besar di sektor-sektor non-keamanan, yang bertentangan dengan semangat reformasi untuk memisahkan militer dari urusan sipil.
Konflik Papua yang Tak Kunjung Padam
Meskipun pemerintah mengklaim telah membangun infrastruktur besar-besaran di Papua, konflik separatis dan kekerasan di wilayah tersebut terus berlanjut.
Pendekatan keamanan yang dominan dianggap gagal menyelesaikan konflik ini secara damai, sehingga Papua tetap menjadi wilayah dengan konflik berkepanjangan.
Runtuhnya Sistem Pendidikan
Pandemi COVID-19 memperburuk situasi pendidikan di Indonesia. Pemerintah dinilai gagal mengelola pendidikan daring secara efektif, menciptakan kesenjangan akses pendidikan yang semakin lebar. Kurangnya inovasi dalam reformasi pendidikan menambah daftar panjang masalah di sektor ini
Watak Patron-Klien dalam Kepolisian
Pemerintahan Jokowi sering dituding memanfaatkan aparat kepolisian untuk melindungi kepentingan politik tertentu. Kepolisian yang diharapkan menjadi institusi netral dalam penegakan hukum justru kerap terjebak dalam praktik patron-klien, di mana loyalitas terhadap penguasa lebih diutamakan daripada hukum.
Politisasi Kejaksaan
Kejaksaan juga tidak luput dari politisasi. Banyak yang menilai bahwa lembaga ini digunakan untuk mengurus kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan lawan politik pemerintah, sementara sejumlah kasus korupsi besar lainnya justru dibiarkan.
Pelemahan KPK
Salah satu pukulan terbesar bagi gerakan anti-korupsi di Indonesia adalah pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi UU KPK yang melemahkan wewenang lembaga tersebut, serta pemilihan pimpinan KPK yang kontroversial, dianggap sebagai langkah mundur dalam upaya pemberantasan korupsi
Kegagalan Menangani Pelanggaran HAM
Meskipun berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, Jokowi belum berhasil menuntaskan sejumlah kasus besar seperti tragedi 1998 dan pembunuhan Munir. Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para pejuang HAM di Indonesia.
Karut Marut Pengelolaan APBN
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah Jokowi dinilai tidak efisien, terutama terkait lonjakan utang negara yang signifikan. Pengeluaran yang besar tanpa transparansi yang memadai menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal
Runtuhnya Independensi Bank Indonesia
Langkah-langkah pemerintah untuk lebih mengendalikan Bank Indonesia (BI) memunculkan kekhawatiran terkait independensi bank sentral. Kebijakan fiskal yang terlalu campur tangan dianggap mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang.
Ketergantungan pada Utang Cina
Investasi dan pinjaman dari Cina dalam berbagai proyek infrastruktur besar, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, menimbulkan tuduhan bahwa Indonesia semakin bergantung pada utang luar negeri, khususnya dari Cina. Hal ini berpotensi membuat Indonesia terjebak dalam diplomasi utang.
Pemaksaan Proyek Ibu Kota Negara (IKN)
Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dinilai terburu-buru dan tidak memiliki dasar yang kuat. Infrastruktur yang belum siap serta pembiayaan yang tidak jelas menjadi tantangan besar bagi proyek ambisius ini.
Gimik Diplomasi Luar Negeri
Diplomasi luar negeri Jokowi kerap dianggap hanya sebatas gimik tanpa hasil nyata. Banyak kebijakan diplomatik yang dianggap kurang berdampak pada posisi strategis Indonesia di kancah internasional.
Kerusakan Lingkungan
Proyek-proyek besar infrastruktur yang dijalankan pemerintah seringkali mengabaikan dampak lingkungan. Kerusakan ekosistem yang terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang terkena proyek strategis nasional, menjadi perhatian besar.
Konflik Agraria
Konflik agraria terus meningkat selama pemerintahan Jokowi. Penguasaan lahan oleh korporasi besar untuk kepentingan infrastruktur dan industri menyebabkan ketegangan yang merugikan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat.
Kriminalisasi Atas Nama Proyek Strategis Nasional
Pemerintah sering dianggap menggunakan dalih proyek strategis nasional untuk melakukan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan masyarakat adat yang menolak proyek tersebut. Ini menambah daftar kasus pelanggaran kebebasan sipil
Kebebasan Sipil yang Semakin Menyempit
Kritik terhadap kebijakan pemerintah sering kali dibungkam, dengan penangkapan aktivis, jurnalis, dan masyarakat yang berani menyuarakan penentangan. Kebebasan sipil di Indonesia dinilai semakin terancam selama dua periode Jokowi
Dari isu-isu di atas, jelas bahwa masa pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, demokrasi, dan hak-hak sipil.
