Pintasan.co, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, sempat mengalami kendala serius hingga disebutnya dalam kondisi “setengah mangkrak”. Rendahnya progres pembangunan dan berbagai persoalan internal menjadi penyebab utama keterlambatan proyek tersebut.
Dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026), Dody mengaku kecewa karena sejumlah arahan dan solusi yang telah diberikan sejak awal tidak dijalankan secara optimal oleh jajarannya.
“Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak,” kata Dody.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu proyek strategis pemerintah yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026. Namun hingga 20 Mei 2026, realisasi pembangunan baru mencapai sekitar 58–59 persen dari total 93 sekolah yang ditargetkan.
Menurut Dody, berbagai hambatan teknis sebenarnya sudah dapat diantisipasi sejak awal tahun. Namun keterlambatan penanganan di lapangan membuat progres pembangunan tertinggal dari target yang telah ditetapkan.
Ia menilai keterlambatan tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat proyek ditangani oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang memiliki sumber daya profesional dan pengalaman dalam pembangunan infrastruktur berskala besar.
“Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya. Dengan komposisi profesional yang ada, keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Akibat persoalan tersebut, Dody mengaku telah mengambil langkah tegas dengan mencopot sejumlah pejabat yang dinilai bertanggung jawab atas lambannya pelaksanaan proyek.
“Sebagai akibat dari kondisi ini, beberapa orang harus saya berhentikan,” tegasnya.
Dody juga mengungkapkan temuan adanya kontrak pembangunan yang jadwal penyelesaiannya justru melewati target operasional Sekolah Rakyat. Padahal Presiden Prabowo menginginkan seluruh fasilitas siap digunakan sebelum dimulainya tahun ajaran baru.
“Anak-anak harus masuk pada tahun ajaran baru Juli 2026. Artinya bangunan harus selesai pada Juni 2026. Tapi ada kontrak yang target penyelesaiannya Juli, bahkan ada yang sampai Oktober,” ungkapnya.
Untuk mempercepat penyelesaian proyek, Kementerian PU melakukan perombakan besar-besaran di internal organisasi. Sejumlah pejabat mulai dari tingkat Eselon I hingga Kepala Balai disebut telah diganti guna memastikan target pemerintah dapat tercapai.
Meski demikian, Dody tetap optimistis mayoritas proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Ia menargetkan sebanyak 88 Sekolah Rakyat sudah rampung dan siap digunakan pada Juni 2026.
“Kami terus melakukan percepatan di lapangan. Saya yakin 88 Sekolah Rakyat bisa selesai pada bulan Juni,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian PU, beberapa lokasi yang masih mencatat progres pembangunan terendah berada di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes.
Pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
