Pintasan.co, Jakarta – Forum Alumni Muda Universitas Bung Karno (FAM UBK) menyampaikan sikap resmi terkait polemik yang berkembang pasca aksi mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK), termasuk munculnya berbagai tuduhan yang mengaitkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dengan dugaan aliran dana kepada kelompok mahasiswa.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa (24/6/2026), FAM UBK menyatakan keprihatinan atas berkembangnya berbagai narasi di ruang publik yang dinilai belum didukung bukti yang dapat diverifikasi.
Koordinator Nasional FAM UBK, Romario Simbolon, menegaskan bahwa penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi merusak kualitas demokrasi serta mencederai marwah gerakan mahasiswa sebagai gerakan intelektual yang independen.
Menurut FAM UBK, gerakan mahasiswa harus tetap dijaga sebagai ruang akademik yang bebas dari kepentingan politik praktis dan tidak dijadikan objek tarik-menarik kepentingan oleh kelompok tertentu.
“Integritas gerakan mahasiswa hanya dapat dipertahankan apabila diskursus yang menyertainya tetap berada dalam koridor akademik, berbasis data, dan menjunjung tinggi etika publik,” demikian pernyataan FAM UBK.
Dalam pernyataan sikapnya, FAM UBK mengutuk segala bentuk fitnah, hoaks, maupun disinformasi terkait tuduhan adanya aliran dana sebesar Rp300 juta kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak memiliki dasar bukti yang sah dan terverifikasi.
Organisasi tersebut juga meminta pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar menempuh jalur hukum dan mekanisme yang berlaku apabila memiliki data atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, FAM UBK menilai ruang publik harus dijaga dari praktik penggiringan opini yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Karena itu, mereka mendorong agar setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik tetap berpegang pada prinsip verifikasi dan akurasi informasi.
FAM UBK juga meminta seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa dan kelompok politik, untuk mengedepankan pendekatan yang objektif dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang.
Di sisi lain, organisasi tersebut mengajak mahasiswa untuk tetap menjalankan fungsi kritis terhadap kebijakan publik melalui riset, diskusi akademik, dan advokasi berbasis data. Menurut mereka, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan fakta.
Dalam pernyataan yang dibacakan juru bicara FAM UBK, Fadli, organisasi itu juga mendorong aparat penegak hukum memastikan ruang publik tetap kondusif dari penyebaran informasi yang tidak akurat dan berpotensi memicu disinformasi.
FAM UBK menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral bangsa yang berdiri di atas nilai kebenaran, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab sosial.
“Kami mengajak seluruh mahasiswa untuk tetap kritis terhadap kebijakan publik, namun tetap menjaga integritas intelektual, etika ilmiah, dan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat,” demikian pernyataan FAM UBK.
