Pintasan.co, Jakarta – Dalam perkembangan terbaru terkait pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Wakil Menteri Pertahanan, Herindra, untuk mengisi posisi tersebut.
Penunjukkan Herindra sebagai Kepala BIN baru ini tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R51 yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober. \Surpres tersebut berisi permohonan pertimbangan DPR mengenai pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN yang baru.
Puan mengonfirmasi hal tersebut dalam pernyataannya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/10/2024).
“Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi, yaitu Pak Herindra, dalam Surpres penggantian Kepala BIN,” kata Puan kepada awak media.
Ia juga menambahkan bahwa uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi Herindra akan digelar di DPR pada Rabu (16/10/2024).
Herindra akan menggantikan posisi Budi Gunawan yang telah memimpin BIN sejak tahun 2016. Sebelum dicalonkan menjadi Kepala BIN, Herindra menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
Ia juga sempat terlihat menghadiri pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Senin (14/10/2024), yang semakin memperkuat spekulasi mengenai penunjukkannya.
Selain itu, dalam Rapat Paripurna DPR Masa Sidang I Tahun 2024-2025, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR secara resmi telah menerima Surpres terkait pergantian Kepala BIN. Surpres ini telah dibahas oleh pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi di DPR untuk ditindaklanjuti.
“Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima Surpres Nomor R51 tanggal 10 Oktober, yang berisi permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN,” jelas Puan dalam rapat tersebut.
Karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk, DPR kemudian memutuskan untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari tiga perwakilan setiap fraksi di DPR guna membahas pertimbangan pergantian Kepala BIN.
“Kami meminta persetujuan rapat paripurna terhadap pembentukan tim DPR yang akan menangani pembahasan tersebut, apakah dapat disetujui?” tanya Puan kepada anggota DPR yang hadir.
“Setuju,” jawab para anggota secara serempak, menunjukkan dukungan mereka terhadap pembentukan tim tersebut.
Dengan penunjukan Herindra sebagai Kepala BIN baru, perhatian publik kini tertuju pada proses uji kelayakan yang akan berlangsung di DPR dan dampaknya terhadap arah kebijakan intelijen di Indonesia ke depan.
