Pintasan.co- Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong penguatan sistem pengawasan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) guna mencegah kecurangan berulang.
Menurut Puan, berbagai temuan pelanggaran dalam pelaksanaan UTBK 2026 menjadi tantangan serius terhadap integritas sistem seleksi pendidikan nasional.
“Berbagai temuan kecurangan yang masih terjadi di UTBK 2026 menjadi tantangan integritas dalam kompetisi pendidikan nasional,” ujarnya.
Ia menyoroti tingginya angka kecurangan sejak pelaksanaan UTBK yang dimulai 21 April, dengan sekitar 2.640 peserta terindikasi melakukan pelanggaran. Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari penggunaan joki, pemalsuan identitas, penggunaan alat komunikasi tersembunyi, hingga teknik manipulatif untuk mengelabui pengawas.
Tak hanya itu, panitia juga menemukan indikasi adanya sindikat joki yang berpotensi dikenai sanksi pidana.
Puan menilai fenomena ini bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan pola yang berulang dengan tingkat kompleksitas yang semakin meningkat.
“Ketika ruang seleksi dimasuki strategi manipulatif yang disiapkan secara sistematis, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran ujian, tetapi menyangkut fondasi etika pendidikan,” tuturnya.
Dengan jumlah peserta mencapai 871.496 orang yang memperebutkan sekitar 260.000 kursi perguruan tinggi negeri, ia menegaskan pentingnya menjaga prinsip meritokrasi dalam proses seleksi.
Puan juga mendorong pemerintah dan penyelenggara untuk terus mengembangkan sistem pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan modus kecurangan.
“Setiap bentuk kecurangan merusak kepercayaan terhadap mekanisme seleksi berbasis kemampuan dan usaha yang adil. Setiap celah harus menjadi bahan koreksi sistematis dalam desain seleksi berikutnya,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa negara perlu memastikan integritas sistem seleksi melalui pembaruan kebijakan yang berbasis mitigasi risiko, sehingga ruang untuk kecurangan dapat terus dipersempit.
Lebih jauh, Puan menilai fenomena ini juga mencerminkan tekanan sosial dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis.
“Persoalan ini juga terkait bagaimana sistem pendidikan membentuk nilai kejujuran, usaha, dan makna kompetisi. Kejujuran akademik tidak bisa dibentuk hanya di ruang ujian, tetapi harus menjadi bagian dari proses pendidikan sejak awal,” demikian Puan.
