Pintasan.co, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) secara resmi menetapkan pimpinan fraksi-fraksi dalam Sidang Paripurna ke-2 periode 2024-2029.
Sidang ini dipimpin oleh Ketua MPR RI sementara, Guntur Sasono serta Wakil Ketua sementara, Larasati Moriska, Pada Rabu, (2/10/2024. Setiap partai politik mengumumkan susunan pimpinan fraksi masing-masing untuk lima tahun ke depan.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin Megawati Soekarnoputri menjadi partai pertama yang mengumumkan susunan pimpinannya di MPR.
PDIP menunjuk Ahmad Basarah sebagai Ketua Fraksi, dengan Yasonna Laoly sebagai Wakil Ketua dan Andreas Hugo Pareira menjabat sebagai Sekretaris Fraksi.
Partai Golkar, yang merupakan salah satu partai besar, menetapkan Melchias Markus Mekeng sebagai Ketua Fraksi. Ia akan didampingi Ferdiansyah sebagai Sekretaris dan Ade Rosi Khairunnisa yang bertindak sebagai Bendahara.
Gerindra, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, menunjuk Habiburokhman sebagai Ketua Fraksi, dengan Andre Rosiade sebagai Sekretaris dan M. Husein Fadlulloh sebagai Bendahara.
Fraksi Partai NasDem dipimpin oleh Robert Rouw sebagai Ketua Fraksi, sementara H. Syarief A. Alkadrie mendampingi sebagai Sekretaris.
Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempercayakan Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz untuk memimpin fraksi, dengan tiga Wakil Ketua yaitu Nasim Khan, Hj. Hindun Hanisah, dan Zainul Munasichin.
Dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring ditunjuk sebagai Ketua Fraksi, didampingi oleh dua Wakil Ketua, Almuzammil Yusuf dan Mohammad Iqbal Romzi.
Partai Amanat Nasional (PAN) mengangkat Ahmad Rizki Sadig sebagai Ketua Fraksi, dengan Wakil Ketua Nazaruddin Dek Gam dan Sarifuddin Sudding.
Terakhir, Fraksi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menunjuk Edhie Baskoro Yudhoyono, yang dikenal sebagai Ibas, untuk menjabat sebagai Ketua Fraksi.
Penetapan susunan pimpinan fraksi ini menjadi langkah awal penting bagi para anggota fraksi dalam menjalankan tugas legislatif di MPR selama periode 2024-2029.
Sidang ini menandai awal kerja yang lebih terstruktur dan kolaboratif dari setiap fraksi dalam merumuskan berbagai kebijakan yang akan menjadi dasar penting bagi bangsa di masa mendatang.
