Pintasan.co, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil jajaran direksi PT PLN (Persero) bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.
Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, tersebut difokuskan pada evaluasi penyebab gangguan pasokan listrik serta langkah-langkah percepatan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan optimal.
Usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah bersama PLN telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai faktor yang memengaruhi stabilitas sistem kelistrikan nasional, termasuk pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.
Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara PLN setiap tahun mencapai sekitar 154 juta ton. Sementara itu, penugasan pasokan batu bara dari pemerintah kepada perusahaan-perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan PLN telah mencapai sekitar 180 hingga 190 juta ton.
“Total konsumsi batu bara PLN setiap tahun sekitar 154 juta ton. Secara kontrak sebenarnya tidak ada persoalan, namun yang menjadi perhatian PLN adalah kebutuhan batu bara dengan kalori menengah untuk proses blending,” kata Bahlil kepada wartawan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk membantu PLN mengatasi persoalan yang muncul dan memastikan pasokan energi tetap terjaga. Pemerintah juga meminta PLN segera melakukan perawatan (maintenance) terhadap infrastruktur kelistrikan guna meningkatkan keandalan sistem.
“Sudah kita pastikan bahwa persoalan ini bisa ditangani. Pemerintah membantu PLN agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Selain itu, kami meminta PLN segera melakukan maintenance agar memberikan kepastian pelayanan listrik kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Kementerian ESDM juga membentuk tim pengawasan pengadaan batu bara yang melibatkan berbagai lembaga terkait. Tim tersebut terdiri dari unsur PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal.
Menurut Bahlil, pembentukan tim tersebut bertujuan memperkuat pengawasan dan memastikan proses pengadaan batu bara berjalan sesuai kebutuhan operasional pembangkit listrik nasional.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo agar kementerian dan lembaga terkait segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah gangguan layanan listrik terulang kembali.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan langkah-langkah yang terukur dan percepatan penyelesaian agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” katanya.
Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional sebagai salah satu fondasi utama pembangunan ekonomi. Selain memastikan keandalan layanan listrik bagi masyarakat, pemerintah juga terus mendorong penguatan sektor energi untuk mendukung hilirisasi industri dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah berharap langkah-langkah perbaikan yang tengah dilakukan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan sekaligus memberikan kepastian pasokan energi bagi masyarakat dan dunia usaha di seluruh Indonesia.
