Pintasan.co, Jakarta – Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengejar para pelanggar pajak yang menyebabkan kerugian besar bagi negara.
Diperkirakan terdapat sekitar 300 pengusaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakan, dengan total tunggakan mencapai Rp 300 triliun.
Prabowo telah menerima daftar 300 pengusaha tersebut, yang sebagian besar bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.
Daftar tersebut diberikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, serta Kepala BKPK, Muhammad Yusuf Ateh. Data ini juga telah dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dalam sebuah pertemuan dengan para pengusaha di gedung Kadin Indonesia, Hashim S. Djojohadikusumo, adik Prabowo dan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN), mengungkapkan bahwa ada indikasi kuat sebagian pengusaha sawit telah melakukan pelanggaran.
“Menurut data yang diterima Pak Prabowo dari Pak Luhut dan Pak Ateh, serta dikonfirmasi oleh KLHK, terdapat jutaan hektar kawasan hutan yang diduduki secara ilegal oleh pengusaha kebun sawit. Mereka telah diingatkan, tetapi hingga kini belum melunasi pajak,” kata Hashim, Rabu (9/10/2024).
Total tunggakan pajak dari para pengusaha tersebut mencapai Rp300 triliun. Namun, Hashim menekankan bahwa tidak ada anggota Kadin yang termasuk dalam daftar tersebut.
“Saat ini, kami sudah memiliki daftar lebih dari 300 pengusaha yang belum membayar pajak, tapi saya tidak melihat kawan-kawan Kadin di dalamnya. Akan saya cek lagi, dan nanti akan ada peringatan bersahabat: ‘mohon segera bayar’,” tambah Hashim.
Dengan rencana penguatan pengawasan perpajakan oleh Kementerian Penerimaan Negara, Prabowo menargetkan tambahan penerimaan senilai Rp50 triliun setiap tahunnya. Hashim menjelaskan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk tujuan sosial yang lebih besar.
“Dari kebocoran pajak ini, kita bisa menghasilkan Rp50 triliun setiap tahun. Dengan dana itu, kita bisa memberikan makanan gratis dua kali sehari untuk 9 juta anak. Ini penting dicatat, setiap kebocoran yang kita tutup bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ungkap Hashim.
Prabowo sangat serius dalam memperbaiki sistem perpajakan Indonesia, terutama dalam menangani pengusaha yang menghindari pajak.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membantu pemerintah mencapai tujuan sosial, seperti menyediakan makanan gratis bagi anak-anak.
Kebijakan ini berpotensi menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.
