Pintasan.co, Jakarta – Kelompok milisi Hamas meminta bantuan Rusia untuk membujuk pemerintah Palestina agar memulai negosiasi terkait masa depan Jalur Gaza.
Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa mereka meminta Kremlin untuk mendesak Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, agar memulai pembicaraan tentang pemerintahan Gaza setelah perang.
Menurut Reuters, anggota politbiro Hamas, Mousa Abu Marzouk, sedang berada di Moskow dan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov.
Laporan dari kantor berita Rusia, RIA, menyebutkan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai isu terkait pemerintahan di Jalur Gaza.
“Kami membahas isu-isu yang berkaitan dengan persatuan nasional Palestina dan pembentukan pemerintahan yang harus memerintah Jalur Gaza setelah perang,” kata Marzouk, seperti dikutip RIA.
Masalah administrasi Palestina setelah agresi Israel berakhir menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Palestina.
Israel telah mengecualikan Hamas, milisi yang telah mereka perangi selama setahun terakhir, dari perencanaan pemerintahan Palestina pascaperang.
Di sisi lain, Israel juga tidak mempercayai Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas untuk memerintah baik di Tepi Barat maupun Gaza.
Saat ini, Abbas mengelola Tepi Barat yang sebagian masih diduduki oleh Israel, sementara Gaza dikuasai oleh Hamas, yang sedang menjadi target serangan Israel.
Sejak konflik antara Fatah dan Hamas pada Juni 2007, Tepi Barat dan Gaza terpisah secara politik. Meskipun begitu, faksi-faksi Palestina menegaskan bahwa urusan pemerintahan Palestina pascaperang adalah masalah internal, dan menolak campur tangan Israel.
Pada Juli, faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, berkumpul di China untuk berdamai dan sepakat bersatu guna membahas masa depan Palestina.
Pertemuan pertama mereka setelah itu terjadi di Kairo pada 9 Oktober, di mana para pemimpin membahas agresi Israel di Gaza, perkembangan politik, dan usaha menyatukan kekuatan nasional.
Seorang pejabat Palestina yang mengikuti pertemuan tersebut menyebutkan bahwa jika tidak ada kesepakatan terkait pemerintahan bersama, faksi-faksi tersebut mungkin akan membentuk komite khusus untuk mengelola Gaza dan mengatur perbatasan. Namun, bentuk dan tugas spesifik dari komite tersebut masih belum jelas.
