Pintasan.co, Bogor – Debat pamungkas Pilkada Jawa Barat 2024 berlangsung dengan penuh semangat di Gedung PMLI, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (23/11/2023) malam.
Ajang ini menjadi penutup rangkaian debat dengan tema besar “Bumi Subur, Masyarakat Akur, Jawa Barat Makmur”.
Subtema yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mencakup isu-isu strategis, seperti kesejahteraan nelayan, pembangunan desa, wilayah perbatasan, disparitas wilayah, digitalisasi pelayanan publik, hingga pengembangan infrastruktur.
Acara ini menjadi panggung bagi para pasangan calon (paslon) untuk menyampaikan gagasan, strategi, dan komitmen mereka dalam membangun Jawa Barat yang lebih sejahtera.
Meski begitu, beberapa gagasan yang disampaikan tampak kurang konkret, terutama dalam menjabarkan langkah teknis pelaksanaan dan solusi terhadap kendala riil di lapangan.
Pengembangan Desa sebagai Prioritas Strategis
Pada sesi pertama, Calon Gubernur (Cagub) nomor urut 2, Jeje Wiradinata, menekankan pentingnya optimalisasi tata kelola desa.
Menurutnya, desa adalah ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Desa adalah ujung tombak pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Jika desa maju, maka kecamatan, kabupaten, hingga provinsi juga ikut maju,” ujar Jeje.
Jeje memaparkan tiga langkah konkret untuk memajukan desa, yakni penguatan lembaga desa, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi pedesaan.
Namun, langkah ini memerlukan detail lebih lanjut tentang bagaimana penguatan lembaga desa dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, mengingat kendala yang sering terjadi adalah kurangnya koordinasi antarlembaga di tingkat desa.
Dia juga menyoroti fakta bahwa hanya 30% desa di Jawa Barat yang berstatus mandiri, sehingga dorongan kuat dari pemerintah diperlukan untuk meningkatkan persentase ini.
“Jika pemerintah baik, maka pembangunan infrastruktur dan ekonomi pedesaan akan berjalan dengan baik pula,” tambahnya.
Pernyataannya, meskipun ideal, tetap memerlukan pemetaan kendala spesifik, seperti ketergantungan dana dari pusat atau minimnya akses terhadap sumber daya lokal.
Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
Pasangan nomor urut 3, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, menyoroti pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membantu petani dalam memasarkan produk mereka.
“Saat panen raya, harga cenderung jatuh. Di situ, harus hadir pemerintah dengan membentuk BUMD yang siap membeli hasil panen dari para petani,” ujar Syaikhu.
Namun, pembentukan BUMD untuk menjaga stabilitas harga bukanlah gagasan baru, dan sering kali terkendala oleh tata kelola yang tidak transparan.
Jika ingin berhasil, harus ada mekanisme pengawasan ketat agar BUMD tidak menjadi beban keuangan daerah.
Paslon nomor urut 4, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, membahas strategi meningkatkan kesejahteraan nelayan. Erwan mengusulkan modernisasi alat tangkap nelayan dan pengembangan koperasi untuk memperkuat posisi ekonomi mereka.
“Mendorong pola kerja sama inti plasma sehingga nelayan diringankan dalam pembiayaan produksi dan pemasaran hasil,” jelas Erwan.
Gagasan ini menarik, tetapi pelaksanaan modernisasi alat tangkap kerap terkendala oleh tingginya biaya investasi awal dan resistensi dari nelayan tradisional yang terbiasa dengan metode lama. Program ini akan lebih efektif jika disertai pelatihan intensif dan insentif yang jelas.
Pemerataan Infrastruktur dan Energi
Paslon Dedi-Erwan juga mengangkat isu pemerataan akses listrik melalui sinergi anggaran antara pemerintah provinsi, pusat, dan kabupaten/kota.
Mereka berencana mengoptimalkan sumber energi lokal seperti air dan angin yang ada di desa-desa.
“Kami akan membangun kearifan lokal dalam penggunaan sumber energi lokal yang dimiliki Jawa Barat,” ujar Dedi.
Pernyataan ini menunjukkan pemahaman akan potensi energi terbarukan, namun seharusnya disertai komitmen untuk mempercepat implementasi, mengingat tantangan seperti pendanaan dan keterbatasan teknologi sering kali memperlambat upaya serupa di wilayah lain.
Transportasi dan Tata Ruang untuk Aglomerasi Wilayah
Paslon nomor urut 1, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina, menekankan pentingnya pengembangan sistem transportasi massal guna mendukung wilayah aglomerasi.
“Ketika kita berbicara tentang pengembangan wilayah aglomerasi, pertama-tama kita akan mengembangkan sistem transportasi massal,” ujar Acep.
Pentingnya transportasi massal untuk mengurangi kemacetan jelas relevan. Namun, perlu diperhatikan bahwa proyek transportasi masif sering kali menghadapi kendala perizinan lahan dan pembengkakan anggaran. Penjelasan konkret terkait cara mengatasi kendala ini masih kurang terlihat.
Digitalisasi untuk Efisiensi Pelayanan Publik
Paslon Jeje-Ronal menyoroti rendahnya penerapan e-government di kabupaten/kota di Jawa Barat. Mereka berjanji akan memprioritaskan digitalisasi layanan publik dalam waktu satu tahun.
“Di bawah kepemimpinan kami, satu tahun saja semua layanan publik akan terdigitalisasi,” ujar Ronal Surapradja.
Meskipun ambisi ini menarik, klaim untuk menyelesaikan digitalisasi di seluruh wilayah dalam satu tahun terkesan terlalu optimistis, mengingat kesiapan infrastruktur di daerah terpencil masih jauh dari memadai.
Komitmen untuk Pembangunan Wilayah Perbatasan
Paslon Syaikhu-Ilham juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan di wilayah perbatasan.
Ilham Habibie menyampaikan perlunya investasi dalam infrastruktur dan teknologi seperti telemedicine untuk memperbaiki akses kesehatan di daerah terpencil.
“Puskesmas dan posyandu juga perlu diperbaiki. Infrastruktur konektivitas khusus dengan internet, kita ingin menerapkan telemedicine di puskesmas,” jelas Ilham.
Gagasan telemedicine cukup inovatif, tetapi realisasinya memerlukan dukungan SDM medis yang terlatih dan konektivitas internet yang andal, yang hingga kini masih menjadi tantangan di banyak daerah perbatasan.
Debat pamungkas ini menjadi bukti bahwa tiap paslon memiliki visi besar untuk Jawa Barat, tetapi sejumlah gagasan mereka membutuhkan rencana yang lebih terukur dan realistis agar dapat menjawab tantangan di lapangan.
Hal ini sebaiknya menjadi dorongan untuk memperbaiki detail program dan komitmen mereka sebelum hari pemilihan tiba.
