Pintasan.co,Jakarta – Di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus berfluktuasi, masalah pengangguran di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Fenomena ini semakin diperparah oleh perkembangan teknologi yang pesat dan perubahan struktur pasar kerja.
Pemerintah dituntut untuk lebih proaktif dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan ini.
Mulai dari reformasi pendidikan, pengembangan UMKM, hingga investasi di sektor-sektor strategis, berbagai opsi solusi dapat dipertimbangkan.
Pengangguran bukan hanya masalah pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
Baik pemerintah, perusahaan swasta, maupun masyarakat sipil memiliki peran krusial dalam mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini.
Dalam pidato pertamanya setelah resmi dilantik, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, dengan salah satu fokus utama pada persoalan pengangguran.
Ia mengingatkan para pemimpin untuk menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki pekerjaan yang layak.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2024, dari 149 juta angkatan kerja, sekitar 7,2 juta orang tercatat menganggur.
Selain itu, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) juga masih tinggi, dengan jumlah mencapai 46 ribu orang sejak awal hingga pertengahan 2024.
Pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai langkah strategis untuk mengurangi kemiskinan.
Survei Litbang Kompas pada 4-10 September 2024 menunjukkan bahwa 54 persen responden optimistis kepemimpinan Prabowo-Gibran mampu meningkatkan lapangan kerja, sementara 38,6 persen tidak yakin, dan 7,4 persen tidak memberikan pendapat.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, turut menyampaikan komitmennya untuk fokus menangani persoalan pengangguran, termasuk menekan angka PHK.
Pengangguran dan kemiskinan menjadi prioritas utama yang akan dibenahi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan untuk mengatasi pengangguran
Untuk mengatasi masalah pengangguran, pemerintah dan pemangku kebijakan dapat mempertimbangkan berbagai langkah strategis.
Misalnya, pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi cara efektif untuk meningkatkan daya saing individu di pasar kerja, sekaligus mendorong rasa percaya diri dan produktivitas mereka.
Selain itu, pemerintah dapat mendukung pengembangan sektor wirausaha, yang membuka peluang bagi masyarakat untuk memulai usaha mandiri, terutama bagi mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan konvensional.
Program magang dan praktik kerja juga penting karena memberikan pengalaman langsung yang membantu individu lebih siap menghadapi dunia kerja.
Kegiatan seperti Bursa Kerja (Job Fair) dapat menjadi platform yang bermanfaat, memungkinkan pencari kerja bertemu langsung dengan perusahaan untuk menjajaki peluang karier.
Upaya lainnya adalah program transmigrasi, yang dapat mengurangi tekanan di daerah padat penduduk dengan memindahkan tenaga kerja ke wilayah yang membutuhkan.
Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur di daerah tujuan dan kemampuan pekerja untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja setempat. Semua strategi ini perlu dikelola secara konsisten untuk mencapai hasil yang optimal.
Penulis: Umi Hanifah (Content Writer Pintasan.co)
