Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah Swedia menerapkan kebijakan yang memperlakukan pejabat dan politisi setara dengan warga biasa, termasuk dengan menghapus fasilitas mobil dinas.
Menurut Mail & Guardian (31/5/2019), prinsip dasar Swedia adalah kesetaraan antar warganya, sehingga pejabat pemerintah dan politisi juga harus hidup seperti rakyat yang memilih mereka.
Mereka dilarang mengutamakan kepentingan pribadi dan hanya boleh menggunakan kekuasaan politik dalam batas kesopanan. Salah satu contohnya adalah larangan untuk menggunakan fasilitas mobil dinas.
Politisi di Swedia, termasuk menteri dan anggota parlemen, bepergian dengan transportasi umum seperti bus dan kereta api, sama seperti warga lainnya.
Penggunaan taksi untuk urusan dinas dapat menimbulkan kontroversi, karena mereka diberikan kartu transportasi umum.
Hanya perdana menteri yang diberi hak istimewa menggunakan mobil dari pasukan keamanan secara permanen, sebagaimana dikutip dari LMD (24/6/2019).
Parlemen Swedia hanya menyediakan tiga mobil dinas untuk perjalanan dinas anggota dewan. Selain itu, mereka dapat menggunakan transportasi umum, mobil pribadi, mobil sewaan, atau taksi dengan penggantian biaya yang dipotong pajak.
Perjalanan luar negeri untuk anggota dewan juga hanya dapat dilakukan dengan kelas ekonomi, kecuali untuk perjalanan ke luar Eropa, di mana mereka boleh memilih kelas bisnis.
Tunjangan perjalanan hanya berlaku untuk anggota dewan, dan keluarga mereka hanya bisa ikut serta tanpa mendapatkan penggantian biaya perjalanan.
Bukan hanya politisi, hakim di Swedia juga tidak diberi fasilitas mewah seperti mobil dinas atau sekretaris pribadi.
Prinsip transparansi di Swedia
Hal ini mencerminkan prinsip transparansi di Swedia, di mana pengeluaran para pejabat, termasuk menteri, anggota parlemen, dan hakim, dapat dipantau oleh publik.
Warga Swedia memiliki akses untuk melihat pajak penghasilan perdana menteri dan pengeluaran badan publik lainnya, sebuah kebijakan yang mendukung transparansi politik.
Anggota parlemen di Swedia juga tinggal di apartemen kecil, bahkan hingga akhir 1980-an, mereka tidur di tempat tidur sofa di kantor.
Mereka yang berasal dari luar Stockholm diberikan tunjangan rumah berupa apartemen studio milik negara, dengan sewa maksimal 820 dollar AS per bulan.
Kehidupan sehari-hari mereka, seperti mencuci pakaian dan berbelanja, dilakukan seperti warga biasa.
Kebijakan ini menunjukkan Swedia sebagai salah satu negara dengan kesetaraan sosial yang tinggi dan tingkat korupsi yang sangat rendah.
