Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menggenjot kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8% pada tahun 2025.
Langkah-langkah akselerasi ini dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan mendorong Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia.
Salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo adalah mengembangkan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan yang mendukung inklusi keuangan, investasi, dan sektor halal.
Salah satunya adalah pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang diharapkan bisa berperan lebih aktif dalam pengelolaan dana haji dan meningkatkan potensi investasi syariah di Indonesia.
Pembentukan BPKH ini menjadi salah satu langkah konkret untuk memastikan bahwa dana umat dapat dikelola dengan lebih transparan dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian.
Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendorong investasi, mempercepat proses hilirisasi industri, serta mendukung pengembangan sektor manufaktur dan energi terbarukan.
Presiden Prabowo menyebutkan bahwa salah satu kunci penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi adalah memastikan investasi masuk ke sektor-sektor strategis yang dapat memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing Indonesia di pasar global.
“Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mempercepat reformasi struktural dan meningkatkan ekosistem investasi, termasuk melalui pembentukan badan-badan seperti Badan Pengelola Keuangan Haji dan lembaga pendukung ekonomi syariah lainnya,” ujar Presiden Prabowo.
Tak hanya itu, pengembangan ekonomi syariah menjadi prioritas dalam pemerintahan Prabowo, dengan upaya memperkuat peran lembaga-lembaga seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing produk halal Indonesia dan memperluas pasar bagi produk-produk syariah di kancah internasional.
Selain sektor syariah, pemerintahan Prabowo juga mengutamakan pengembangan sektor pertanian, teknologi, dan ketahanan pangan sebagai pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, untuk mendukung sektor industri dan teknologi yang berkembang pesat.
“Dengan melibatkan semua sektor dalam ekosistem ekonomi, kita yakin Indonesia dapat tumbuh dengan solid dan mencapai target pertumbuhan 8% dalam waktu dekat,” tambah Prabowo.
Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintahan Prabowo berusaha menciptakan perekonomian yang lebih resilient, inklusif, dan berdaya saing tinggi, guna memajukan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia.
