Pintasan.co, Luwu Timur – Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, bersama Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler, menghadiri acara ramah tamah yang digelar bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, pada Jumat (13/06/2025) di TAB Sorowako.
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Komisaris Mind ID Grace Natalie, Plt. CEO PT Vale Indonesia Bernardus Irmanto, pejabat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Luwu Timur, manajemen PT Vale, serta Sekretaris Daerah Luwu Timur, H. Bahri Suli dan jajaran pejabat Pemda lainnya
Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya terhadap pentingnya pertambangan yang bertanggung jawab serta berkelanjutan.
Ia juga mendorong pendekatan kompromi sebagai solusi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat.
“Saya sudah lama mendengar reputasi baik PT Vale dalam menjalankan praktik tambang berkelanjutan. Apa yang dilakukan PT Vale bisa menjadi acuan nasional,” ujarnya seperti dikutip dari warta.luwutimurkab.go.id (15/6/2025).
Lebih lanjut, Raja Juli menyoroti pentingnya mencari solusi jalan tengah dalam mengelola sumber daya alam.
Menurutnya, konflik yang mempertentangkan pembangunan tanpa batas dengan perlindungan lingkungan mutlak harus disudahi.
“Kita perlu keluar dari ekstremisme berpikir. Dibutuhkan pilihan rasional yang tetap mempertahankan kelestarian lingkungan sambil membuka ruang bagi pembangunan,” tegasnya, seperti dikutip dari warta.luwutimurkab.go.id (15/6/2025).
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan reklamasi lahan bekas tambang PT Vale, yang menurutnya secara visual sudah mendekati bentuk hutan alami.
Dalam kesempatan itu, Raja Juli menyatakan dukungannya untuk mendorong perubahan kebijakan nasional agar praktik terbaik yang dilakukan PT Vale bisa menjadi standar baru dalam industri pertambangan nasional.
Sementara itu, Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, menjelaskan bahwa sekitar 70 persen wilayah Luwu Timur merupakan kawasan hutan.
Ia menyampaikan harapannya agar Kementerian Kehutanan dapat membuka ruang dialog mengenai pemanfaatan hutan produksi terbatas untuk keperluan pertanian produktif.
“Kami mendukung investasi yang patuh pada regulasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal keberlanjutan dan pemberdayaan,” tegas Irwan, sebagaimana dilaporkan oleh warta.luwutimurkab.go.id (15/6/2025).
