Pintasan.co, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya literasi digital sebagai tameng utama dalam melindungi anak-anak dari risiko dunia siber.
Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Fasilitasi Literasi Digital untuk Perempuan, Anak, dan Komunitas di Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Makassar.
Mengangkat tema “Klik Aman, Anak Nyaman: Bijak Gawai, Cerdas Online”, kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, serta berbagai tokoh nasional dan lokal.
Dalam sambutannya, Fatmawati menyebut perempuan memiliki peran vital sebagai penjaga ketahanan digital keluarga.
“Perempuan adalah pilar utama bangsa dan madrasah pertama bagi anak. Dalam era digital yang penuh tantangan ini, perempuan perlu dibekali kemampuan literasi digital agar mampu membimbing keluarga dalam bersosial media secara bijak dan aman,” ujarnya.
Ia mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengarusutamakan literasi digital, khususnya yang menyasar kaum ibu dan anak-anak.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat beradaptasi secara cerdas di tengah transformasi digital.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, memaparkan kebijakan strategis pemerintah, termasuk penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas tentang perlindungan anak di ruang digital.
PP ini mengatur tanggung jawab platform digital dalam memastikan keamanan anak di dunia maya.
“Kita sudah punya regulasi jelas melalui PP Tunas. Namun, upaya ini butuh dukungan dari keluarga, terutama ibu-ibu, karena mereka lebih intensif mendampingi anak. Bahkan, kami tengah mempertimbangkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di sekolah,” ungkap Meutya.
Meutya juga menegaskan bahwa platform digital wajib mematuhi peraturan di Indonesia dan aktif memblokir konten berbahaya, seperti komunitas sedarah dan konten eksploitasi anak.
“Kita minta platform digital bertanggung jawab penuh atas konten di ruang mereka. Tidak cukup hanya menunggu laporan, tapi harus proaktif menyaring dan menindak,” tegasnya.
Kepala BPSDM Kominfo-Digital, Bonifasius Wahyu Pudjianto, turut menyampaikan keprihatinannya atas maraknya eksploitasi anak di ruang siber.
Ia mencatat setidaknya ada 431 kasus selama periode 2021–2023.
“Ini alarm serius. Literasi digital harus menjadi gerakan bersama. Perempuan harus diberdayakan sebagai agen perubahan demi menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan PP Tunas oleh seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menjaga keamanan data pribadi anak dan menyeleksi konten yang beredar.
Acara ini menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan, antara lain Wicaksono (Tenaga Ahli Penanganan Komunikasi Krisis Kemenkomdigi), Naoemi Octarina (Ketua TP PKK Sulsel), dan Citra Rosalyn (anggota Japelidi dan Dosen UNM), serta dipandu oleh Ananda Zhafira dari Bermakna Psychological Center.
Melalui forum ini, diharapkan literasi digital semakin mengakar di masyarakat, dengan perempuan berada di garis depan dalam menjaga generasi muda dari ancaman dunia digital.
