Pintasan.co, Jakarta – Menteri Luar Negeri Iran, Sayed Abbas Araghchi, mengecam keras agresi militer yang dilakukan Israel terhadap negaranya.
Dalam pidatonya di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berlangsung di Jenewa, Araghchi menyatakan bahwa Iran saat ini menjadi korban serangan brutal dari pihak yang telah melakukan genosida di Palestina selama dua tahun terakhir.
Seperti dilansir tvonenews.com, Araghchi menuturkan bahwa serangan militer Israel yang dimulai pekan lalu telah menargetkan fasilitas sipil dan infrastruktur penting.
Di antaranya adalah kawasan permukiman, rumah sakit, pusat layanan kesehatan, bahkan kantor Kementerian Luar Negeri Iran.
“Ratusan kolega saya menjadi korban, ada yang tewas dan luka-luka,” ungkapnya di hadapan para delegasi internasional pada Sabtu (21/6/2025).
Ia menegaskan bahwa serangan semacam ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Araghchi menyebut tindakan militer Israel sebagai “kejahatan perang yang serius” yang juga berpotensi menimbulkan krisis kesehatan dan bencana lingkungan.
Lebih lanjut, ia menyoroti pelanggaran terhadap Pasal 2(4) Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekuatan terhadap negara lain.
Ia juga menegaskan bahwa Iran memiliki hak untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, yang membolehkan negara untuk mempertahankan diri dari serangan bersenjata.
“Kami menghadapi kekejaman yang nyata dan akan membela diri dengan seluruh kekuatan kami. Itu hak kami,” ujar Araghchi.
Dalam pernyataannya yang dikutip tvonenews.com, Menlu Iran juga mengajak masyarakat internasional untuk tidak tinggal diam.
Ia meminta agar sistem perlindungan HAM global yang telah dibangun selama lebih dari delapan dekade digunakan secara nyata saat ini.
“Jika semua mekanisme mahal yang kita ciptakan selama ini benar-benar untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat, maka inilah waktunya untuk membuktikannya,” tegasnya.
Pidato tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel, yang telah menarik perhatian dunia internasional.
Ketegangan ini bahkan berdampak pada rencana evakuasi WNI dari wilayah konflik dan menimbulkan kekhawatiran akan dampak lanjutan terhadap stabilitas kawasan dan ekonomi global.
