Pintasan.co, Jakarta – Miskonsepsi terbesar dalam analisis politik luar negri adalah anggapan bahwa semua hal yang rasional harus identik dengan keuntungan material. Dalam kasus Venezuela dan Taiwan, rasionalitas Amerika dan Tiongkok tidak berdasar pada keuntungan sumber daya ataupun ekonomi secara langsung. Yang bekerja adalah rasionalitas lain: yakni politik dan kredibilitas. Sebuah irasionalitas, yang dalam kerangka politik justru bersifat rasional.
Upaya pengambilan keputusan menunjukkan bahwa pemimpin politik tidak selalu menimbang kebijakan berdasarkan keuntungan ekonomi semata.
Alexander Mintz menjelaskan bahwa realita yang dianggap mengancam legitimasi kekuasaan kerap dieliminasi sejak awal, sementara Herbert Simon menegaskan bahwa rasionalitas aktor politik selalu dibatasi oleh tekanan, informasi yang tidak sempurna, dan konteks sosial.
Dalam situasi rivalitas antar negara-negara adidaya, keterbatasan ini menciptakan tekanan domestik yang kemudian diwujudkan melalui proyeksi kekuatan ke luar negeri demi menjaga kredibilitas dan status.
Pendekatan-pendekatan ini menunjukkan bahwa faktor legitimasi sering kali mengalahkan kalkulasi ekonomi, sehingga rasionalitas negara tidak selalu diukur dari keuntungan material semata.
Jika rasionalitas dipahami semata-mata sebagai perolehan sumber daya, maka keterlibatan Amerika Serikat di Venezuela dan sikap Tiongkok terhadap Taiwan akan tampak irasional. Namun dalam kerangka legitimasi dan kredibilitas, justru sebaliknya, kedua kasus ini menunjukkan bagaimana negara adidaya bersedia menanggung biaya ekonomi dan risiko strategis demi menghindari perihal yang lebih berbahaya: hilangnya otoritas dan konsistensi di mata domestik dan internasional.
Mengenai Venezuela, rasionalitas Amerika diartikan oleh publik sebagai justifikasi dalam mengambil alih sumber daya minyak. Namun, jika logika minyak yang bekerja, maka Venezuela seharusnya menjadi target yang jauh lebih rasional dibandingkan Irak.
Secara geografis lebih dekat, cadangan minyaknya melimpah, dan kapasitas militernya relatif terbatas. Namun selama dua dekade, Amerika Serikat tidak pernah mengambil opsi invasi langsung. Ini menunjukkan bahwa persoalan Venezuela tidak terletak pada minyak, melainkan pada kalkulasi politik lain.
Jika variabel keamanan strategis masuk dalam kalkulasi, baik Irak ataupun Venezuela sama-sama berpotensi menjadi sasaran ekspansi pengaruh Amerika, mengingat kedua negara ini konsisten menolak retorika Washington dan keduanya menjalin hubungan dekat dengan Rusia serta Tiongkok.
Namun Amerika memilih Irak pada tahun 2003, sementara operasi militer terbuka terhadap Venezuela terjadi di kemudian hari. Perihal ini menegaskan bahwa keputusan politik tidak bisa dilihat dari rasionalitas material semata, namun juga berkaitan dengan preseden internasional dan konteks legitimasi.
Logika yang sama juga berlaku untuk Taiwan. Seperti Venezuela, argumen Taiwan erat dengan narasi material seperti posisi strategis Asia Timur dan rantai pasok semi konduktor. Namun lagi-lagi, narasi ini kurang memadai.
Justru dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok sudah berhasil memperkuat posisi dalam rantai pasok global untuk perkara semi konduktor. Dimulai dari kontrol hulu-hilir tambang di Asia dan Afrika, penguatan kapasitas dan daya manufaktur hingga penetrasi produk teknologi ke pasar domestik Amerika Serikat.
Dengan posisi tersebut, maka sulit untuk mengakui jika obsesi Tiongkok terhadap Taiwan hanya terbatas pada urusan semi konduktor. Namun nyatanya, Tiongkok memilih opsi diplomasi militer dalam menyikapi isu Taiwan yang memiliki resiko besar terhadap ekonomi, militer dan potensi eskalasi global. Secara kalkulasi materil, konsekuensi ini irasional.
Bagi Tiongkok, Taiwan merupakan sebuah kontradiksi simbolik yang melawan narasi kedaulatan dan identitas negara. Dalam kerangka ini, tindakan tegas Tiongkok terhadap Taiwan merupakan upaya mempertahankan legitimasi dan kepercayaan nasional.
Akar permasalahan ini terletak pada konstruksi nasionalisme “penyatuan Cina” sebagai proyek historis yang belum tuntas. Secara gradual, konstruksi tersebut menjelma sebagai komitmen ideologis yang membatasi ruang de-eskalasi dan mempersulit rekalibrasi definisi mengenai Taiwan.
Taruhan terbesar bukan semata persoalan eksternal dengan Amerika, melainkan stabilitas internal. Konsistensi untuk bersikap keras terhadap Taiwan berkelindan dengan kohesi elit politik dan persatuan publik yang selama ini diikat oleh prinsip One China.
Kondisi ini menghadapkan Tiongkok pada dilema kredibilitas untuk terus mempertahankan sikap keras ke luar, meski harus menanggung konsekuensi eskalasi yang semakin besar.
Baik Amerika maupun Tiongkok, keduanya terjebak dalam konsistensi kredibilitas. Tiongkok terikat oleh kredibilitas domestik, sementara Amerika memiliki taruhan terhadap kredibilitas eksternal. Sebagai penjamin dan penyangga keamanan global, Amerika bergantung pada demonstrasi militer sebagai ajang pembuktian.
Seiring dengan meningkatnya polarisasi dan konflik regional, ketidak-tegasan Amerika mampu disalah artikan sebagai kelemahan oleh kompetitor dan juga sekutu-sekutunya. Persepsi kelemahan dapat mendorong sekutu-sekutu Amerika untuk meragukan komitmen keamanan, sementara menjadi insentif bagi kompetiror untuk terus menguji ambang batas toleransi diplomatik.
Kasus Venezuela dan Taiwan menunjukkan bahwa ekspresi politik tidak harus selalu bertumpu pada rasionalitas material. Esensi dari kedua kasus terletak pada upaya dalam menjaga nilai, otoritas dan posisi simbolik masing-masing negara.
Dalam konteks ini, kebijakan luar negri tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai instrumen keuntungan, melainkan sebagai mekanisme kontrol dan penegasan status.
Terlepas dari perbedaan ideologi dan rezim antara Tiongkok dan Amerika Serikat, keduanya sama-sama terikat oleh kredibilitas nilai yang sewaktu-waktu dapat berkelindan dan memicu eskalasi.
Opini : Wibi Lungidradityo (Pengamat Pertahanan dan Geopolitik/Mahasiswa Pascasarjana Ketahanan Nasional UGM)
